Oleh:
Catur Yunianto., S.H., M.H.[1]
ABSTRAC
Republic of Indonesia as a unitary state put the land on an important position, the Land as a divine blessing has become a source of unrest and repression Therefore, after the independence of the Republic of Indonesia on August 17, 1945, the Indonesian nation has its own...
PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA
Didalam pemberian pinjaman, perbankan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, perbankan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha Debitur....
UPAYA PEMENANGAN CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SERENTAK TAHUN 2015
Pemilhan umum (Pemilu) di Indonesia sejak era reformasi baik skala nasional maupun lokal termasuk di tingkat desa dalam realitasnya menuju penciptaan demokrasi yang semakin baik dan aspiratif. Hal ini di lihat dari segi sistem administrasi, transparansi dan kualitas partisipasi politik masyarakat yang semakin dewasa...
PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KDRT
PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KDRT
(Studi Terhadap Pendekatan Penanggulangan KDRT di Indonesia)
Oleh : Husni Mubarok
Abstrak
Undang undang No. 23 Tahun 2004 merupakan kebijakan publik yang bertujuan menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Meski undang undang ini sarat dengan nilai nilai yang dipengaruhi oleh...
PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuaan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kaasusnya.Disamping itu kaaasus kekerasana dalam rumah tangga dianggap persoalan privat.Karena karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah...