PENYALAHGUNAAN DEKTROMETORFAN (DMP) DAN AKIBAT HUKUMNYA

Oleh : Fathul Qorib

PENDAHULUAN

 Dektrometorfan, adalah merupakan salahsatu obat batuk biasa yang dijual bebas di apotik, tetapi siapa sangka ternyata obat ini menjadi sangat meresahkan pihak-pihak orang tua utamanya dibidang pendidikan. Masalahnya sekarang obat batuk ini telah banyak disalahgunakan oleh para remaja, mulai dari anak usia remaja hingga dewasa yang pada saat ini telah merambah dunia pendidikan mulai dari SLTP sampai Perguruan Tinggi. Hal dilakukan untuk mendapatkan efek teler dan dan dianggap membuat orang menjadi tenang, bisa menghilangkan stress.

Di lingkungan Pendidikan obat Dektrometorfan sudah menjadi hal telah dikenal oleh kalangan pelajar, bukan karena ia sebagai obat batuk tetapi dikenal sebagai obat yang bisa membuat orang menjadi fly atau menyebabkan euforia dan rasa tenang ketika digunakan dalam jumlah dosis yang cukup besar.

Pertama kali diperkenalkan di pasar pada tahun 1950-an di Amerika, Dekstrometorfan (DMP) merupakan obat penekan batuk (anti tusif) yang sangat populer dan selama ini dapat diperoleh secara bebas, dan banyak dijumpai pada sediaan obat batuk maupun flu. Indikasi obat ini adalah untuk batuk kering atau batuk tidak berdahak. Dosis untuk dewasa adalah 10-20 mg secara oral setiap 4 jam atau 30 mg setiap 6-8 jam dengan dosis maksimal 120 mg/hari. Dosis anak-anak usia 6 – 12 tahun adalah 5-10 mg per-oral setiap 4 jam atau 15 mg setiap 6-8 jam dengan dosis maksimum 60 mg/hari. Untuk usia 2-6 tahun, dosisnya 2.5-5 mg per-oral setiap 4 jam atau 7.5 mg atau setiap 6-8 jam dengan dosis maksimum 30 mg/hari. Efek anti batuknya bisa bertahan 5-6 jam setelah penggunaan per-oral. Jika digunakan sesuai aturan, obat ini relatif aman, jarang menimbulkan efek samping yang berarti. Efek samping yang banyak dijumpai adalah mengantuk.

Dekstrometorfan (DMP) adalah suatu senyawa turunan morfin, yang memiliki nama kimia/IUPAC (+)-3-methoxy-17-methyl-(9α,13α,14α)-morphinan, suatu dekstro isomer dari levomethorphan. Senyawa ini cukup kompleks karena memiliki kemampuan untuk mengikat beberapa reseptor, sehingga juga diduga memiliki banyak efek.

Mekanismenya sebagai penekan batuk (anti tusif) diduga terkait dengan kemampuannya mengikat reseptor sigma-1 yang berada di dekat pusat batuk di medulla dan terlibat dalam pengaturan refleks batuk. Fungsi fisiologis reseptor sigma-1 masih banyak yang belum diketahui, tetapi aktivasi reseptor sigma-1 salah satunya memberikan efek penekanan batuk. Reseptor sigma semula diduga merupakan subtipe dari respetor opiat, namun penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa ia merupakan reseptor non-opiat, walaupun dapat diikat juga dengan beberapa senyawa turunan opiat.

Selain merupakan agonis bagi reseptor sigma, DMP adalah antagonis reseptor NMDA (N-Methyl D-aspartat) yang berada di sistem syaraf pusat. Dengan demikian efek farmakologi DMP, terutama jika pada dosis tinggi, menyerupai PCP (phencyclidine) atau ketamin yang merupakan antagonis reseptor NMDA. Antagonisme terhadap reseptor NMDA dapat menyebabkan efek euforia, antidepresan, dan efek psikosis seperti halusinasi penglihatan maupun pendengaran. Didukung dengan mudahnya didapat dan harganya yang murah, hal inilah yang menyebabkan DMP menjadi obat yang sering disalahgunakan dalam dosis tinggi. Penyalahgunaan DMP ini sudah cukup luas dan saat ini telah mencapai tahap yang mengkuatirkan, dan inilah yang “memaksa” BPOM mengumumkan penarikannya dari pasaran. Di California (USA), penyalahgunaan DMP ini marak mulai tahun 2000-an.

Penggunaan dosis tinggi DMP bukannya tanpa masalah. Selain memberikan efek behavioral, intoksikasi atau overdosis DMP dapat menyebabkan hiper-eksitabilitas, kelelahan, berkeringat, bicara kacau, hipertensi, dan mata melotot (nystagmus). Apalagi jika digunakan bersama dengan alkohol, efeknya bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Demikian pula jika dipakai bersama dengan obat lain seperti dalam komposisi obat flu, jika dipakai dalam dosis 5 – 10 kali dari yang dianjurkan akan mempotensiasi dan menambah efek toksiknya.

Dalam hal efek terhadap perilaku (behavioral effects), penyalahguna DMP menggambarkan adanya 4 plateau efek yang tergantung dosis, seperti berikut :

Plateau        Dose (mg)    Behavioral Effects

1st              100–200      Stimulasi ringan

2nd             200–400      Euforia dan halusinasi

3rd              300– 600     Gangguan persepsi visual dan hilangnya koordinasi motorik

4th              500-1500    Dissociative sedation

Dilihat dari penggunaan obat ini, jika digunakan dalam takaran dosis sesuai anjuran dokter  maka tidak berbahaya bagi orang yang mengkonsumsi, tetapi apabila penggunaannya sudah diluar anjuran dokter atau dalam takaran dosis yang tinggi, maka ini sangat membahayakan kesehatan bahkan jiwa seseorang dan hal ini sudah termasuk dalam kategori melakukan penyalahgunaan terhadap obat batuk Dekstrometorfan.

Penyalahgunaan Obat kesehatan termasuk dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika dan Obat-Obatan Terlarang dan Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 00 Tahun 2015 tentang Kesehatan.

Seiring dengan alasan diatas maka perlu kita ketahui tentang pada sebenarnya obat Dokstrometorfan dan bagaimana akibat penyalahgunaan Dekstrometorfan dari segi kesehatan dan segi hukum.

PENYEBAB TERNYADINYA PENYALAHGUNAAN DEKSTROMETORFAN

Dekstrometorfan (DXM) sejatinya adalah zat aktif dalam bentuk serbuk berwarna putih dengan fungsi utama sebagai antitusif atau penekan batuk. Lantas mengapa dekstrometorfan cenderung dengan mudah disalahgunakan? Adapun mengenai mengapa dekstrometorfan banyak disalahgunakan akibat beberapa faktor berikut :

  1. Dekstrometorfan mudah didapat, obat ini dapat diperoleh secara bebas baik di apotek mauun di warung-warung. Dekstrometorfan yang disahgunakan umumnya dalam bentuk sediaan tbalet, karena dalam bentuk tablet dpat didapat di tempat tempat umumnya dalam bentuk tablet, karena alam bentuk tablet ini dapat diperoleh dosis yang lebih tinggi dibnadingkan dengan bentuk lain.
  2. Harga dekstrometorfan harganya cukup murah. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 092/Menkes/SK/II/2012 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat generik Tahun 2012, Harga Eceran tertinggi Dekstrometorfan HBr tablet 15 mg dengan kemasan kotak isi 10 x 10 tablet adalah sebesar Rp. 14.850,- (empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupia). Dekstrometorfan HBr tablet 15 mg dengan kemasan botol isi 1000 tablet, harga eceran tertinggi adalah Rp. 53.406,- (lima puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah). Jadi rata-rata harga eceran tertinggi untuk 1 tablet Dekstrometorfan HBr adalah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
  3. Persepsi masyarakat bahwa obat itu aman, karena Dekstrometorfan dapat dibeli secara bebas sebagai obat batuk biasa, sehingga bnayak orang beranggapan bahwa penyalahgunaan Dekstrometorfan relatif lebin aman dibandingkan dengan obat golongan narkotika atau psikotropika yang regulasinya lebih ketat.

Anggapan masyarakat bahwa Dekstrometorfan aman karena saat ini di Indonesia statusnya sebagai Obat Bebas, perlu dipikirkan kembali, karena legal status Dekstrometorfan sebenarnya tidak selalu demikian. Apabila kita pelajari sejarahnya, status penggolongan Dekstrometorfan pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kefarmasian Nomor 2669/Dir.Jend/SK/68 Tahun 1968, Dekstrometorfan HBr digolongkan sebagai obat keras. Kemudian pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9548/A/SK/71 Tahun 1971 disebutkan bahwa sediaan-sediaan yang mengandung Dekstrometorfan HBr tidak lebih dari 16 mg tiap takaran digolongkan sebagai Obat Bebas Terbatas. Lalu pada Keputusan Menerti Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2500/Menkes/SK/XII/2011 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2011 menyebutkan bahwa Dekstrometorfan tablet 15 mg dan sirup 19 mg/5 ml merupakan obat termasuk dalam DOEN 2011. Maka bisa disimpulkan bahwa walaupun Dekstrometorfan banyak dijual di berbagai tempat, tetapi dosis penggunaannya memang telah dibatasi dan tidak tepat apabila dipergunakan melebihi dosis yang dianjurkan, dan mengingat statusnya pernah sebagai obat keras, maka tetap perlu berhati-hati dan tidak dengan mudah menganggapnya aman.

Disamping faktor pemicu mengapa dekstrometorfan disalahgunakan tersebut di atas, para penyalah guna biasanya mengonsumsi dekstrometorfan untuk mendapatkan efek yang mirip dengan penggunaan ketamin. Padahal ketamin merupakan obat yang digunakan sebagai anastetik umum (pembiusan), sehingga efek samping yang ditimbulkan meliputi kebingungan, keadaan seperti mimpi, rasa kehilangan identitas pribadi, gangguan bicara dan pergerakan, disorientasi, mengantuk bahkan berlanjut hingga pingsan

Sementara itu di negara lain legal status Dekstrometorfan juga berfariasi, ada yang menggolongkannya sebagai produk Over The Counter (OTC) atau obat bebas, seperti Kanada, ada juga yang memasukkan sebagai obat hanya diperolehnya dengan menggunakan resep dokter (Presciption Only Medicines) atau obat keras, ada juga yang memasukkan sebagai obat yang Phramacy Medicines (hanya dapat dibeli di apotik dengan penjelasan/informasi dari apoteker) atau Obat Bebas Terbatas. Di Singapura misalnya, Dekstrometorfan hanya bida didapat dengan resep dokter.

Selain dari tersebut diatas, secara umum setidaknya ada tiga faktor menyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba termasuk menyalahgunaan Dekstrometorfan yaitu : faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

  1. Faktor Diri :
  2. Keinginan untuk mencoba, tanpa sadar atau tanpa berfikir panjang tentang akibat dikemudian hari.
  3. Keinginan ntuk mencoba-coba karena penasaran
  4. Keinginan untuk bersennag-senang
  5. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu komunitas atau lingkungan tertentu
  6. Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang)
  7. Lari dari maslaah, kebosanan, atau kegetiran hidup
  8. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar
  9. Menderita kecemasan dan kegelisahan
  10. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini yang merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba
  11. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya
  12. Upaya menurunkan berat badan, obesitas dan penghilang rasa lapar yang berlebihan
  13. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan
  14. Ketidakmampuan menyesaikan diri dengan lingkungan
  15. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba
  16. Pemahaman yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidka akan mengakibatkan masalah
  17. Tidak mampu menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba
  18. Tidak dapat atau tidak mampu berkata tidak pada narkoba
  19. Faktor Lingkungan :
  20. Keluarga bermaslaah atau broken home
  21. Ayah, Ibu, atau keduanya atau saudaa menjadi pengguna atau penyalahgunaan atau bahkan pengedar gelap narkoba
  22. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salahsatu atau beberapa bahkan semua anggotanya menjadi penyalahgunaan atau pengedar gelap narkoba
  23. Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll)
  24. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur
  25. Lingkungan keluarga yang kurang atau tidak harmonis
  26. Lingkungan keluarga tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai diantara anggotanya
  27. Orang tua yang otoriter
  28. Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa penagwasan
  29. Orang tua/ keluarga yang super sibuk mencari uang di luar rumah
  30. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian
  31. Kehidupan perkotaan yang tidak saling kenal, apatis, hilangnya pengawasan sosial dan masyarakat, kumuh, lalu lintas macet, pelayanan publik yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
  32. Kemiskinan, penagngguran, putus sekolah, dan keterlantaran.
  33. Faktor Ketersediaan Narkoba itu sendiri
  34. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli
  35. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat
  36. Narkoba smakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasannya
  37. Modus Operandi tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum
  38. Masih banyaknya laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap
  39. Sulit terungkapnya kejahatan informasi dan teknologi dan pencucianuang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba
  40. Semakin mudhanya akss internet yang mmberikan informasi pembuatan narkoba
  41. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan ynag besar
  42. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional
  43. Serta bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 6 disebutkan bahwa pada ayat (1) Narkotika digolongkan dalam tiga kelompok bagian. Yaitu : Nakotika Golongan I; Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III. Sementara pada ayat (2) dikatakan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lmapiran I dan merupakan bagian yang tak terpishakan dai Undang-Undang. Sementara itu ketentuan mengenai pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pada huruf b dijelaskan bahwa Narkotika Golongan II adalah narkotika digunakan untuk pengobatan tetapi sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian pada huruf c dijelaskan bahwa Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dari penjelasan di atas sudah bisa dipastikan obat Dekstrometorfan adalah obat yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan III yaitu obat atau zat yang banyak digunakan dalam terapi karena memang fungsinya sebagai obat batuk yang banyak dijual di apotik-apotik yang apabila digunakan diluar anjuran dokter dan dipergunakan terus menerus akan berakibat ketergantungan

AKIBAT DARI SEGI KESEHATAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DEKSTROMETORFAN

Penyalahgunaan Dekstrometorfan sama dengan penyalahgunaan Narkoba pada umumnya. Penyalahgunaan Narkoba adalah pemakaian obatan-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka menggunaan norkoba secara terue menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi dan kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah yang banyak maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial didalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadian mereka. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dengan mengahdapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang besifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang yang menyajikan akibat buruk yang hasilkan oleh menyalahgunaan dalam mengonsumsi narkoba, tetapi hal ini belum memberi angka yang signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Begitupun pada obat dekstrometorfan, Dosis lazim dektrometorfan hidrobromida untuk dewasa dan anak diatas 12 tahun adalah 10 mg – 20 mg tiap 4 jam atau setiap 30 mg tiap 6-8 jam, dan tidak lebih dari 120 mg dalam satu hari. Pada penggunaan dengan dosis lazim efek samping yang pernah muncul seperti mengantuk, pusing, nause, gangguan pencernaan,kesulitan dalam berkonsentrasi dan rasa kering pada mulut dan tenggorokan.

Pada kasus penyalahgunaan, dosis yang digunakan biasanya jauh lebih besar daripada dosis lazim. Pada dosis 5-10 kali lebih besar dari dosis yang lazim, efek samping yang timbul menyerupai efek samping yang diamati pada penggunaan ketamin atau PCP, dan eek ini meliputi kebingungan, keadaan seperti mimpi, rasa kehilangan identitas pribadi, gangguan bicara dan pergerakan, disorientasi, keadaan pingsan, mengantuk (Schwartz, 2005;Siu et al.,2007).

Toksisitas bromida akut dapat terjadi pada kasus penyalahgunaan dekstrometorfan HBr meskipun sangat jarang dan sedikit disebutkan dalam literatur. Biasanya toksisitas bromida terjadi ketika kadar bromida pada serum lebih besar daripada 50-100mg/dl. Toksisitas akut dapat dihubungkan dengan adanya depresi sistem saraf pusat, hipotensi, dan takikardia. Konsumsi kronis dapat mengakibatkan sindrom “bromism”, yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku, iritabilitas, dan letargi. Tidak ada antidot khusus untuk menangani toksisitas bromida.

Pil dekstrometorfan merupakan obat yang secara kimiawi mirip dengan kodein dan bekerja di otak untuk menekan batuk non opiat sintetik yang bekerja secara sentral dengan jalan meningkatkan ambang rangsang reflek batuk . “Pil ini secara kimiawi mirip dengan kodein dan morfin namun DMP lebih berbahaya dibandingkan keduanya,” ungkapnya.

Menurutnya kodein dan morfin atau narkotika golongan satu masih dapat disembuhkan dengan cara rehabilitasi sedangkan DMP efeknya permanen.

Penyalahgunaan obat ini menyebabkan kematian dan juga reaksi efek simpang lainnya, seperti mual, halusinasi, kerusakan otak, seizure, kehilangan kesadaran, dan aritma jantung.

Besarnya dosis yang digunakan juga berpengaruh pada kesehatan, mengonsumsi DMP dengan dosis 100-200 mg dapat menimbulkan. Efek ringan, 200-400 mg timbul efek euphoria dan halusinasi.

Dan dosis 300-600 mg memberikan efek gangguan persepsi visual, hilangnya koordinasi motorik gerak tubuh. Untuk dosis 500-1500mg memberikan efek disosiatif sedatif.

Untuk Dekstrometorfan apabila kita cermati dan dipahami secara sekasama, dekstrometorfan masuk dalam kategori narkotika golongan III yang tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni di urutan kedua dalam gugus narkotika golongan III dengan nama dekstropropoksifena. Oleh karena itu mengapa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK. 04. 1. 35. 07. 13. 3855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK. 04. 1. 35. 06. 13. 3534 Tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal. Keputusan tersebut mulai efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni terhitung 24 Juli 2013. Intisari dari Keputusan Kepala BPOM tersebut adalah perintah untuk menghentikan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran; dan memusnahkan baik itu berupa bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk rumahan maupun produk jadi obat yang mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2014.

Akibat Dari Segi Hukum Penyalahgunaan Dekstrometorfan (DMP)

Setelah kita mengetahui bahwa obat Dekstrometorfan termasuk salahsatu kategori Narkoba yang menurut Lampiran Unang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni di urutan kedua dalam gugus narkotika golongan III dengan nama dekstropropoksifena, Maka dari itu sudah barang tentu penyalahgunaan Dektrometorfan juga sama saja telah melakukan penyalahgunaan Nakotika Golongan III.

Berbicara tentang Narkotika Golongan III, maka dibawah ini dasar hukum Akibat hukum penyalahgunaan Dekstrometorfan (DMP) yang masuk dalam kategori gugus Narkotika Golongan III yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan diktum pada pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, padal 126, dan pasal 127, berbunyi sebagai berikut:

 “ Pasal 122

  • Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
  • Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

  • Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
  • Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 13 (sepertiga).

Pasal 124

  • Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk diual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meneyrahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
  • Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas0 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 125

  • Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
  • Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

  • Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunkan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
  • Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda makimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

  • Setiap Penyalahguna :
  1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  • Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
  • Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sudah sangat jelas aturan pidana bagi pengguna atau penyalahguna atau penyalahgunaan narkoba Golongan III dipidana baik dipidana penjara maupun dipidana denda. Hal ini dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi para pengguna, mengedar dan pembuatnya.

DAFTAR REFERENSI

BNN-RI, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Tahun 2009

BNN-RI, Ancaman Narkotika Golongan III, 26 Februari Tahun 2015

Pusat Informasi Obat dan Makanan, Mengenal Penyalahgunaan Dekstrometorfan, InfoPOM-Vol 13 No. 6 November –Desember 2012

WHO Expert Committee on Drug Dependence, Dextromethorphan Pre-Review Report, Juni 2012

Sk. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 092/MENKES/SK/II/2012 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012

Frank Romanelli and Kelly M. Smith, Review Article: Dextromethorphan abuse; Clinical effects an Management

Edward W. Boyer, M.D.,Ph.D., and Michael Shannon, MD., M.P.H. Review Article:current concepts The Syndrome, AHFS 2010,

http://Jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaa-narkoba/

http://www.bnn.go.id/read/berita/12649/ancaman-narkotika-golongan-iii

http://zulliesikawati.wordpress.com/2014/05/30/mengenal-dekstrometorfan-obat-batuk-yang-sering-disalahgunakan/

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/5.1Dextromethorphan_pre-review.pdf

http://physiology.elte.hu/gyakorlat/cikkek/The%20pharmacology%20cough.pdf

http://www.ncbi.nlm.gov/pmc/article/PMC1574192/

 

KESETARAAN GENDER DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh : Mohammad Hendra
Abstrak
Sebagai gagasan intelektual dan emosional, maka kajian ini banyak diilhami oleh pemahaman konservatif terhadap Hukum Islam yang memberi kesan supremasi laki-laki atas perempuan, sementara pemahaman reformis memberi kesan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan. Pemahaman konservatif mengharuskan pemahaman reformis menekankan perlunya menjawab tantangan jaman dengan mengedepankan mashlahah mursalah. Pemahaman konservatif banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik (hasil ijtihad ulama salaf), yang pandangan dan penafsirannya lebih cocok untuk lingkungan dan jamannya. Pemahaman reformis, banyak dilakukan oleh ulama-ulama khalaf (pemikir muslim kontemporer, feminis muslim) guna menghadapi perubahan dan tuntutan anak jaman. Dari itu persoalan gender atau kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam Islam semakin menarik minat banyak pihak, salah satunya adalah pemahaman kesetaraan gender, keadilan gender, dan bias gender di lingkungan para pemuka agama, baik pimpinan organisasi keagaman ataupun organisasi lainnya — cenderung memberikan penafsiran yang berbeda-beda.
Dengan latar belakang masalah di atas maka masalah dapat dirumuskan dengan susunan pertanyaan berikut “Bagaimanakah eksistensi kesetaraan gender di ruang publik dalam perspektif Hukum Islam ?”
Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif , disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi atau bahan pustaka bidang hukum, yang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara detail dari kerangka umum menuju paparan-paparan khusus yang kemudian ditarik pada suatu kesimpulan. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum adalah untuk mengadakan sistematisasi pengolahan bahan-bahan hukum pustaka. Sistematisasi dimaksud untuk membuat klasifikasi terhadap bahan hukum pustaka tersebut guna mempermudah analisis dan konstruksi.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Hukum Islam mengakui eksistensi kesetaraan gender di ruang publik; a) Bahwa hukum Islam memberi perlakuan yang sama di depan hukum kepada setiap individu manusia. Sebab kemuliaan menusia tidak ditentukan oleh faktor jenis kelamin tertentu, tetapi  ditentukan oleh faktor seberapa banyak amal kebaikannya terhadap Allah, terhadap sesamanya, dan lingkungannya, yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut “taqwa”, sebab taqwa tidak bergender; b) Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan “khoiru ummah”, yang sama sekali tidak bergender. Yaitu setiap umat Nabi Muhammad SAW, yang menegakkan hukum, yakni beramar ma’ruf, bernahi munkar dan beriman kepada Allah; c) Nilai kebajikan manusia, tidak ditentukan oleh gender tertentu, baik gender laki-laki maupun perempuan tidak berbeda di hadapan Allah. Dan siapa yang berbuat jahat (laki-laki atau perempuan) akan mendapat sanksi sesuai dengan hukuman Allah.
Kata Kunci: Kesetaraan, Gender, Hukum Islam
  1. PENDAHULUAN
1.       Latar Belakang Masalah
Sebagai gagasan intelektual dan emosional, maka kajian ini banyak diilhami oleh pemahaman konservatif terhadap Hukum Islam yang memberi kesan supremasi laki-laki atas perempuan, sementara pemahaman reformis memberi kesan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan. Pemahaman konservatif mengharuskan pemahaman reformis menekankan perlunya menjawab tantangan jaman dengan mengedepankan mashlahah mursalah.[1] Pemahaman konservatif banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik (hasil ijtihad ulama salaf), yang pandangan dan penafsirannya lebih cocok untuk lingkungan dan jamannya. Pemahaman reformis, banyak dilakukan oleh ulama-ulama khalaf (pemikir muslim kontemporer, feminis muslim) guna menghadapi perubahan dan tuntutan anak jaman.
Kedatangan Islam telah mengubah dan menghilangkan perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan yang  didasarkan atas warna kulit, adat, suku atau jenis kelamin, tetapi atas dasar ketaqwaan. Manusia dimuliakan atas dasar kebaikannya pada Allah, pada sesama maupun lingkungannya[2]. Dalam Islam, setiap individu baik laki-laki maupun perempuan berhak mamperoleh derajat keutamaan sesuai dengan aktivitas masing-masing. Keduanya mendapatkan hak dan kewajiban (serta tanggung jawab) yang seimbang serta kesempatan yang sama dalam aktualisasi diri dan dedikasi.[3]
Pandangan di atas, senada dengan pernyataan Said Aqil Husin Al-Munawar: bahwa Al Qur’an adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak bisa terhindar dari sesuatu yang relatif. Pada suatu kurun, kadar intelektualitas menjadi menonjol, sementara pada kurun lainnya kadar emosional menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam sendiri juga berubah-ubah[4]. Karena itu, memaksa satu generasi untuk mengikuti keseluruhan hasil pemikiran generasi masa lampau, menurut Quraisy Syihab, mengakibatkan kesulitan bagi mereka.  Hal ini tidak sejalan dengan ciri agama serta tidak sejalan dengan hakikat masyarakat yang selalu berubah.[5]
Dalam perjalanan awal sejarah Islam, nama-nama perempuan banyak berperan bagi perjuangan Islam, seperti Siti Khadijah, Siti Hafshah, Siti Aisyah ra, dan sebagainya. Tetapi pada masa selanjutnya keadaan itu berubah, perempuan- perempuan Islam semakin tersudut ke dalam rumah, bahkan muka mereka tidak boleh dilihat orang lain. Mereka tidak boleh mendapat pendidikan, apalagi kerja di luar rumah. Begitu keadaannya pada zaman pertengahan. Bahkan sampai zaman modern inipun, perempuan-perempuan Islam di berbagai negeri muslim belum banyak mendapatkan kesempatan pendidikan dan bekerja di luar rumah.[6]
Di Indonesia, tidak ada undang-undang secara formal, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum. Dalam kehidupan internasional, dari sekitar 22 konvenan yang berkaitan dengan HAM, Indonesia baru meratifikasi 4 buah konvenan,[7] dua di antaranya adalah HAM perempuan yaitu perjanjian hak politik perempuan 1961 dan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againt Women (CEDAW) pada tanggal 1 maret 1980.[8]
Dengan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kesetaraan gender dalam perspektif Hukum Islam yang sudah menjadi isu global, perlu direspon.
  1. Rumusan Masalah
Dengan latar belakang masalah di atas maka masalah dapat dirumuskan dengan susunan pertanyaan “Bagaimanakah eksistensi kesetaraan gender di ruang publik dalam perspektif Hukum Islam ?”
  1. Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif , disebut juga penelitian hukum kepustakaan.[9] Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka bidang hukum, yang kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi tiga golongan[10], yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik kajian yang digunakan adalah gabungan antara deduktif dan induktif. Metode deduktif untuk mendapatkan gambaran secara detail dari kerangka umum menuju paparan khusus yang kemudian ditarik pada suatu kesimpulan. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum adalah untuk mengadakan sistematisasi pengolahan bahan hukum pustaka. Sistematisasi dimaksud untuk membuat klasifikasi terhadap bahan hukum pustaka tersebut guna mempermudah analisis dan konstruksi.[11]
  1. Kajian Pustakaamid
  2. Pengertian HAM
Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa,[12] ialah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
Lebih lanjut Baharuddin Lopa mengatakan, pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia hendaklah diartikan mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Dalam penambahan istilah bertanggung jawab ialah disamping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya.[13]
Di dalam Konsiderans Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Right), 1948, pada alinea ke-5, berbunyi:
……….. Bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali dalam piagam, kepercayaan mereka kepada hak-hak asasi manusia, martabat dan nilai pribadi manusia, serta hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar.
Yang menjadi persoalan besar dewasa ini menurut Soetandyo Wignjosoebroto ialah, apakah konsep dan karena itu segala upaya penegakan HAM di dalam kehidupan yang telah berskala global itu harus bersifat universalistik ataukah bersifat partikularistik, artinya adalah HAM itu harus ditegakkan kapan saja dimana saja dalam pengertiannya yang sama saja ataukah harus pula dimengerti kondisi dan situasi setempat, sehingga macam dan intensitas penegakannya boleh ditawar-tawar menurut kondisi dan situasi. Di kawasan-kawasan regional mencoba mendefinisikan ulang (redenifisi) HAM dengan mencoba menampung keragaman konsep-konsep lokal itu.
  1. Sejarah HAM
Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di mulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hokum. Kemudian Magna Charta menjadi asal mula konsep modern HAM yang sebenarnya tidak lebih dari sekedar sebuah perjanjian antara raja dengan para baron (bangsawan) Inggris, yang dengan demikian raja dapat mengadakan perlindungan hak-hak istimewa mereka. Padahal, hanya setelah melalui waktu yang sangat lama Magna Charta, baru dapat diterjemahkan dalam konteks sebagaimana hak asasi manusia. Pada mulanya tidak ada hubungan antara Magna Charta dengan hak-hak yang patut dimiliki seseorang sebagai manusia.[14]
Setelah Magna Charta berselang dalam waktu sangat lama, baru pada tahun 1679 menghasilkan pernyataan Habeas Corpus, yaitu suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip . hukum bahwa orang hanya dapat ditahan atas perintah hukum.[15]
  1. HAM Di Indonesia
Di Indonesia dengan keanekaragaman adat istiadatnya, dan khusus yang terkait dengan HAM, dapat dibaca pada banyak kata Mutiara/pepatah/kosa kata, antara lain : istilah  musyawarah, gotong-royong, biduk berlalu kiambang bertaut, duduk sama rendah berdiri sama tinggi, dan masih banyak lagi istilah lain yang bertebaran di persada nusantara perlu digali dan dimunculkan. Dari istilah-istilah tersebut, terbukti demokrasi dan HAM memang sudah dikenal oleh nenek moyang kita, nampak ada keragaman dan benang merah persamaan budaya antar kita tentang HAM, ide HAM yang tertuang dalam berbagai istilah adat istiadat kita, telah terumuskan dengan sempurna / agung dalam sila ke-2 dari Pancasila, yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.”[16]
Dalam Undang-undang 1945 yang diprakasai oleh hampir semuanya dari golongan Islam, telah banyak memuat apa saja yang kemudian disebut dengan HAM. Demikian juga dalam mukaddimah UUD 1945 telah memuat apa yang kemudian disebut dengan HAM. Selanjutnya dimuat dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu antara lain; Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28. Pada era reformasi ini telah diatur dalam UU No.9 tahun 1998. Kemudian pada amandemen kedua pada tahun 2000 ditambah satu bab dengan sepuluh pasal, yang secara khusus meletakkan hak asasi manusia dalam bab X A.
  1. HAM Dalam Islam
Fakta telah membuktikan risalah Islam sejak permulaannya di Kota Suci Makkah telah memasukkan hak asasi dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya.[17] Sebab hakikatnya hak asasi manusia mempunyai tiga unsur yang perlu direnungkan dan diperhatikan, yaitu hak (wewenang, right) karena bermasyarakat, maka aplikasi praktisnya terkait dengan unsur kedua, yakni kewajiban (beban, duty), dan unsur ketiga berupa tanggung jawab (kesadaran, responsibility).[18] Dalam prespektif Islam, HAM akan sempurna bila menjadi HAKAM atau Hak asasi dan kewajiban manusia. Dalam pandangan Islam untuk menuntut haknya manusia harus melakukan kewajiban. Jadi ada pola keseimbangan antara hak dan kewajiban.[19] Karena itu ada prinsip, hak itu selamanya dituntut tidak pernah diberikan (Al-haqqu yutlabu wala yu’tho).  Jarang sekali pihak yang kuat memberi sukarela kepada yang lemah. Pihak yang lemah tanpa berhenti menuntut haknya yang sah. Oleh karena itu selalu disebut pelanggaran HAM terjadi bila konteksnya dari yang kuat kepada yang lemah. Maka dengan sendirinya pemerintah sering menjadi pihak tertuding. Dan tidak ada kasus bahwa pemerintah haknya dilanggar rakyat.[20]
Dalam Al Qur’an – Pelanggaran HAM yang pertama adalah pembunuhan Qabil terhadap Habil. Kedua-duanya adalah anak lelaki Nabi Adam. Demikian sebagaimana dalam Qur’an Al-Maidah, Ayat 32.
Di situ jelas sekali nilai tiap-tiap individu manusia adalah universal. Kejahatan terhadap satu orang adalah sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Pandangan yang demikian ini agak samar di kalangan umat Islam saat sekarang.[21] Islam telah memberikan kedudukan yang maksimal terhadap Hak Asasi Manusia. Islam menganggap hal ini bahkan lebih suci dari pada ibadah dalam pengertian khusus.[22] Rasulullah ketika melakukan thawaf berkhutbah tentang Ka’bah dan bersabda: “Betapa sucinya engkau wahai ka’bah dan betapa indahnya lingkungan dan keadaanmu, betapa besar engkau dan betapa sucinya statusmu, akan tetapi demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya, kesucian jiwa, harta benda, dan kehormatan seseorang muslim adalah lebih dari kesucianmu di hadapan Allah. (HR. Ibnu Majjah No. 3932). Berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, Al Qur’an banyak menyebutkan dalam berbagai surat, Al-Taqwir, ayat 8-9 ( tentang bayi peremouan yang dikubur hidup-hidup), surat Al_Ma’un, ayat 1-3 (tentang anak yatim dan orang0orang miskin, dan surat Al_Balad, ayat 12 – 14 (tentang pembebasan perbudakan).
  1. HASIL DAN PEMBAHASAN
  2. Pengertian Gender
Kata Gender berasal dari bahasa Inggris berarti sexsual classification; sex : The male and the female gender.[23] Makna ini sama dengan “jenis kelamin”  yang tertuang dalam Grand Kamus Inggirs –  Indonesia.[24] Arti seperti ini kata  Nasaruddin Umar kurang tepat. Karena dengan demikian menurutnya gender disamakan dengan sex yang berarti “jenis kelamin”.[25]
Dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa : Gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distingtion) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.[26] Sedangkan Maggie Humm dalam Ensiclopedia Feminisme mengartikan gender sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki atau perempuan. Dengan berdasarkan pada Margaret Mead, Sex and Temperament In Three Primitive Societies (1935) kata Humm, teori ini menempatkan pandangan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan perilaku gender adalah kontruksi social.[27]
Perbedaan seksual memang tidak dapat dihindari oleh siapapun, karena ini merupakan fenomena natural, alami. Masalahnya kemudian adalah bahwa perbedaan seksual ini ternyata mempunyai implikasi-implikasi atau akibat-akibat terhadap kehidupan manusia sehari-hari,[28] yang dihubungkan dengan jenis kelamin (sex). Misalnya, sifat yang dilekatkan pada perempuan adalah lemah lembut, pesolek, emosional, pasif. Laki-laki itu kuat, agresif, aktif, rasional, tangguh dan sebagainya.[29] Pembedaan karakteristik atau striotype tersebut akhirnya mengantarkan pembedaan sosial laki-laki dan perempuan. Contoh yang mudah diidentifikasi adalah pembakuan tugas suami-istri, suami adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan harus mengambil peranan di wilayah publik, seperti pemimpin masyarakat. Sedangkan istri adalah ibu rumah tangga, berkewajiban mengatur, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mendidik anak dan jika mencari nafkah, maka diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan.[30]
Sebagai suatu fenomena sosial, gender bersifat relatif, artinya akibat dari perbedaan atas dasar sex tadi tidak selalu sama antara masyarakat satu dengan yang lain. Gender pada masyarakat Jawa berbeda dengan gender pada masyarakat Bali. Tidak lazim di Jawa perempuan bekerja mengangkut batu untuk membuat jalanan. Namun di Bali hal semacam itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Oleh karena itu, gender sebagai suatu fenomena sosial lantas tidak lagi bersifat universal, tetapi relatif dan kontekstual.[31]
Perbedaan gender mempunyai sejarah perjalanan yang cukup panjang. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya perbedaan gender tersebut, yaitu: dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikontruksikan melalui sosial dan kultural. Proses selanjutnya perbedaan gender dianggap suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat dirubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati.[32]
2.    Identitas Gender
Ketika Al-qur’an berbicara tentang gender menurut Mufidah, ia menggunakan beberapa kata yang dapat dipergunakan untuk menela’ah secara kritis dalam permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan relasi keduanya.[33]
Kata Dzkara   berkonotasi pada persoalan biologis (sex) sebagai lawan kata al-untsa dalam bahasa Inggris disebut male lawan dari Female, digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kata dzakar digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis (sex). Kata  untsa berarti lemas, lembek, halus. Lafadz  untsa terulang sebanyak 30 kali dalam berbagai pecahannya yang pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dari aspek biologis (sex) nya. Jadi  lafadz aldzkaru dan al-untsa dipergunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari biologis (sex) nya.
Kata “rojul” mempunyai kriteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat kejantanan (masculinity). Oleh karena itu tradisi Arab menyebut perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan  rijlah[34] atau mutarajjilat (menyerupai laki-laki), seperti dalam sebuah hadits dari Ibn Abbas ra. Berkata, “Rosulullah SAW, melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”.
Mohammad Abduh, dalam tafsir Al-Manar mengatakan, bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan dilatari oleh dua faktor, yaitu fitri dan kasbi atau Zaitunah Subhan menyebutnya sebagai perbedaan mutlak dan relatif.
Perbedaan pertama dikenal dengan perbedaan kodrati. Perbedaan ini bersifat mutlak (absolut) dan mengarah terhadap perbedaan biologis. Secara kodrati laki-laki dan perempuan berbeda jenis kelaminnya beserta segenap kemampuannya.[35] Sedang menurut Abduh, secara fisik laki-laki lebih kuat dan struktur tubuhnya lebih indah dari pada struktur tubuh perempuan.[36] Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan memiliki rahim, payudara, ovarium (indung telur), haid, melahirkan, dan menyusui, semua ini merupakan kodrat biologis perempuan dan sekaligus sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada perempuan. Sementara itu, laki-laki memiliki penis dilengkapi dengan dzakar (scortum) dan sperma untuk pembuahan.[37]
Perbedaan di atas (kodrati) merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat alami (nature) tidak bisa berubah dari masa kemasa, berlaku bagi semua tingkatan manusia di segala zaman, tak pandang kaya dan miskin, teis atau ateis, pejabat atau rakyat, kulit putih atau hitam, manusia modern di perkotaan atau suku asli pedesaan.[38] Karena perbedaan ini merupakan kodrat Tuhan, maka tidak boleh diubah atau ditiru oleh masing-masing jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.
  1. Kesetaraan Gender
Kata, “Kesetaraan” berasal dari kata setara yang berarti “adil”, “keadilan”, “tidak berat sebelah”, “kepatutan”, “kandungan yang sama”. Dengan demikian kata “setara” masuk dalam salah satu makna “adil”, dari kata kerja ‘adala, ya’dilu, berarti “berlaku adil”, “tidak berat dan patut”, “sama”, “menyamakan”, “berimbangan” dan seterusnya.[39]
Kesetaraan adalah inti ajaran Islam, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Siapa berbuat baik dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan akan mendapat balasan yang sama.[40] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa’, ayat 124.
Al-Qur’an sudah menginformasikan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah Yang Maha Esa, seperti telah disinggung dimuka bukan karena jenis kelamin atau tinggi rendahnya stasus sosial, atau dari bangsa mana berasal. Pemahaman ini berdasarkan Al-Qur’an dalam surat Al-Hujurat, ayat 13.
Menurut Amina Wadud, ayat Al-Qur’an di atas merekonstruksi semua dimensi eksistensi manusia. Memulai dengan penciptaan, kemudian menyatakan keberpasangan: laki-laki dan perempuan. Keduanya kemudian disatukan dalam kelompok-kelompok, besar dan kecil, yang masing-masing diterjemahkan sebagai ‘bangsa’ dan ‘suku’. Supaya kalian saling kenal-mengenal. Dan puncak dari ayat tersebut adalah taqwa. Dalam riset Amina Wadud, istilah taqwa diartikan sebagai ‘kesalehan’, yakni, sikap perilaku saleh yang menghindari apa yang dilarang sesuai dengan kesadaran karena Allah, yakni, menjalankan perilaku itu karena takzimnya kepada Allah.[41]
  1. Prinsip Persamaan di Dalam Hukum
Persamaan di depan hukum adalah bentuk penghormatan Islam kepada setiap manusia tanpa memandang suku, ras dan bahkan jenis kelamin juga tanpa melihat warna kulit maupun asalnya. Menurut pandangan hukum Islam bahwa laki-laki dan perempuan dari jenis bangsa dan warna kulit apapun  adalah sama di depan hukum. Dan kemudian kemuliaan setiap individu bergantung pada ketakwaan kepada Allah SWT. (QS. Al-Hujurat,  49 : 13).
Seperti diungkapkan Muhammad Amin As-Sankithy, firman Allah itu menunjukkan persamaan manusia dalam hukum, maka jelaslah, bahwa kemulian itu hanyalah dapat diperoleh oleh seberapa banyak ketaatannya kepada Allah—yang disebut oleh As-Sankithy, “Islam telah meninggikan derajat Salman Farisi dan kekufuran telah merendahkan kemuliaan Abu Lahab.”[42]
Menurut Amina Wadud, ayat Al-Qur’an di atas merekonstruksikan semua deminsi eksistensi manusia. Memulai dengan penciptaan, kemudian menyatakan keberpasangan: laki-laki dan perempuan. Keduanya kemudian disatukan dalam kelompok-kelompok yang besar dan kecil, yang masing-masing diterjemahkan sebagai “bangsa” dan “suku”’. Supaya kalian saling “kenal-mengenal”. Apabila kita semua sama, tanpa ada ciri yang membedakan kita, kita tidak mempunyai cara untuk saling mengenal atau dikenal.[43]
Puncak dari ayat ini dan aspek sentralnya dalam bahasan ini, lanjut Wadud, adalah : “Yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa”. Nilai yang membedakan dalam pandangan Allah adalah “takwa”. Jika saja taqwa ini dipahami dalam deminsi tindakan dan sikapnya, maka ayat ini dengan sendirinya sudah jelas. Dari perspektif inilah kemudian semua perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, harus dianalisis.[44] Kenyataan ini telah didukung oleh pernyataan Nabi SAW, ““Sesungguhnya Allah SWT. tidak memandang bentuk fisik dan warna kulit kalian, tetapi memandang hati dan amal perbuatan kalian”. (HR. Muslim).dalam Hadits Abi Hurairah ra. (Al-Manawi, Hadits No : 1832) :
Ketidakberpihakan Nabi Muhammad SAW. Terhadap salah satu gender, praktis telah diaplikasikan pada saat di Madinah, telah meletakkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Nabi telah mengizinkan perempuan turut serta dalam peperangan. Hal ini dirumuskan Nabi dalam piagam Madinah: “Keikutsertaan Wanita dalam berperang dengan kami dilakukan secara bergiliran” (ayat 18).
Jadi kesetaraan gender dan demokrasi bukanlah barang baru dalam konsep ( hukum ) Islam. Konsep Musawat perlu dikembangkan interpretasinya dalam mengantisipasi persepsi pihak Barat yang cenderung memojokkan Islam.[45] Hukum  Islam tidak membelenggu kaum perempuan untuk memanfaatkan potensinya , sepanjang tidak menyalahi kodrat keperempuanannya dan norma-norma hukum Islam. Dalam sebuah hadits, dari Jabir Nabi Bersabda:
”Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi (kemaslahatan) manusia “ (HR. Al-Thabrani)
Memang sejak awal, Islam telah mencanangkan persamaan hukum dan tidak membedakan asal penciptaan ataupun golongan, yang berlaku universal. Yunani, yang demikian demokratis, juga Romawi, dengan lembaga senatnya, memang mengembangkan prinsip kesetaraan dan kebebasan bicara, tetapi hanya untuk mereka. Terhadap bangsa-bangsa lain yang mereka pikirkan adalah perang dan perbudakan.[46]
  1. Keunggulan bagi Penegak Hukum
Ketika Al Qur’an mensosialisasikan prinsip persamaan manusia di depan hukum, dan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh nilai-nilai kesholehannya, yang dalam bahasa Al-Qur’an desebut: Atqaakum “kalian yang paling bertakwa”, maka ayat lain Allah mensosialisasikan predikat : khoiro ummah, “umat yang unggul”, sebagaimana yang sebutkan Al-Qur’an Surat Ali-Imron, ayat 110.
Ayat di atas menurut Rasyid Ridha menjelaskan, keunggulan umat Muhammad atas umat lainnya adalah disebabkan “memerintahkan yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.[47] Dengan kata lain, ayat tersebut sebenarnya dalam rincian bahasa yang yang lebih mudah ingin mengatakan, bahwa umat yang unggul adalah siapa saja yang dapat menegakkan hukum yang ditentukan Allah dan menjauhkan dari apa-apa yang dilarang Allah. Tentu berlaku untuk seluruh umat Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan, berkulit hitam atau berkulit putih, berbangsa Arab atau berbangsa Ajam, yang “memerintah yang ma’ruf dan mencegah yang munkar”, itulah “umat yang unggul”.
Tetapi, lanjut Ridha, predikat “Khairo ummah” tidak disandangkan kepada orang-orang non muslim tidak juga orang yang hanya mendirikan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa ramadhan, berhaji ke Bait al-Haram–walaupun semua itu merupakan Ruh Islam, “ pokok ajaran Islam”, melainkan setelah melaksanakan penegakan hukum Islam, yakni tugas “amar ma’ruf” dan “nahi munkar” dan “beriman kepada Allah”.[48]
Dalam pandangan Syu’bah Asa, pemahaman “memerintahkan yang ma’ruf” ( al-amr bil-ma’ruf) sebagai “humanis”, sementara “mencegah dari yang munkar” (am-nahyu ’anil munkar) menemukan bentuknya yang relevan dengan konteks kita sebagai ‘liberasi’ alias pembebasan. Sedangkan “beriman kepada Allah” (al-Iman billah) tak lain tugas ‘transendensi’, yang menghubungkan hidup dengan zat.[49] Kata Ar-Razi, tiga kewajiban yang dikandung dalam ayat ini: pertama, dakwah kepada kebaikan. Kedua, perintah mengerjakan yang ma’ruf. Dan ketiga, mencegah dari yang mungkar.[50]
Seruan dalam ayat di atas ditujukan untuk semua umat Muhammad: baik lelaki maupun perempuan. Semua mendapat tugas sebagai “penerima perintah” dan “pemberi perintah”. Mereka sama-sama berhak mengidentifikasi dirinya dengan cita-cita organisasi formal. Perempuan dalam Islam tidak diposisikan sebagai “penerima perintah” yang terasing dari cita-cita organisasi dan teridentifikasi dengan hubungan informal.[51]
Adapun yang terpenting sehubungan dengan ayat ini adalah tugas perempuan dan laki-laki yang dinyatakan persis sama : mengajak kepada kebajikan, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang  mungkar. “Amar ma’ruf” dan “nahi munkar”, adalah seluruh tugas dan aktivitas seorang muslim mengurusi bidang sosial, politik, ekonomi, pidana, perdata, etika dan estetika, di ruang publik dan di ruang domestik.[52] Hukum  Islam tidak hanya menunjuk kaum lelaki saja atau perempuan saja yang punya tanggung jawab, tetapi masing-masing individu akan dimintai  pertanggung jawaban. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Zalzalah, ayat 6-8.
Ayat di atas jelas soal tanggung jawab masing-masing individu dalam menegakkan hukum untuk menata kehidupan dunia. Tetapi pemberian predikat “khairo ummah “ bagi umat yang melaksanakan tugas : “amar ma’ruf dan nahi munkar”, berkaitan dengan tugas manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai khalifah Allah, yakni memelihara dan membimbing seluruh makhluk guna mencapai tujuan penciptaan masing-masing. Sebagaimana dalam hadits Abi Bakar,[53] Abi Sa’id berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu, maka dengan lisan (nasehat) dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah Iman”. (HR. Muslim).
Ada dua golongan yang dikandung oleh ayat Al Qur’an dan Hadits Nabi di atas. Pertama, “umat yang unggul”, yang diterjemahkan dari “khairo ummah”. Dan kedua, “umat yang lemah imannya”, sebagai terjemahan dari “ Adh’af al-iman”. Manusia yang laki-laki atau perempuan dapat memilih salah satu diantara dua predikat tersebut. Yaitu laki-laki atau perempuan yang melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar,  mendapat predikat khoiru ummah, dan laki-laki atau perempuan yang mendiami (membiarkan) amar ma’ruf dan nahi munkar mendapat predikat ‘adh’af al-iman. Jadi  laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai potensi untuk melakukan atau tidak melakukan tugas mulia tersebut.[54] Dan itulah yang sebenarnya tujuan amar ma’ruf dan nahi munkar, yang oleh Syu’bah Asa diterjemahkan sebagai “humanisasi” dan “liberasi”. Tujuan humanisasi : memanusiakan manusia tanpa memandang jenis kelamin tertentu, untuk menjadi manusia seutuhnya. Sedangkan tujuan leberasi (penjabaran dari nahi mungkar) adalah pembebasan bangsa dari kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan.[55]
  1. Keadilan dalam Hukum Islam
  2. Balasan Amal
Allah berfirman yang artinya:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” (QS. Al-Baqarah, 2 : 286).
Ayat di atas, jelas merupakan bentuk ajaran Hukum Islam, yang berusaha menghilangkan bentuk-bentuk ketidakadilan melalui marginalisasi, penempatan perempuan pada subordinasi, streotype, tindak kekerasan maupun beban kerja yang tidak proporsional dilakukan laki-laki dalam segala aktivitas yang ada.[56] Untuk merombak semua itu, perempuan tidak perlu ngotot untuk menunjukkan dirinya sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, “Jami’u Nawah Al-Hayah”. Sebab itu mustahil dilakukan.[57] Tetapi pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan harus memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya,[58] sebab memang kodrat perempuan dan laki-laki adalah  berbeda.
Para Mufassir biasanya menggunakan Surat Ali-Imron, 3 : 195 untuk membahas tidak adanya pembedaan gender di akhirat. Al-Zamakhsyari mengatakan bahwa kalimat “orang yang beramal” dalam ayat ini diperjelas dengan ungkapan “laki-laki atau perempuan” sebab mereka mempunyai “hubungan dengan apa yang Allah janjikan”. Sedangkan Thanthawi Jauhari, kata “Ba’dhukam Min Ba’dh” adalah “Jumlah Mu’taridhah” yang menjelaskan hubungan perempuan dan laki-laki adalah hubungan kerja sama yang terus-menerus dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.[59]
Jadi seperti Ad-Dhahhak berkata, laki-laki bekerja sama dengan perempuan dalam hal taat, dan perempuan bekerja sama dengan laki-laki dalam hal taat.[60] Menurut Syu’bah Asa, ayat di atas–bicara “realistis” atau “serius”, perempuan bukan obyek, bahwa para mu’min laki-laki dan perempuan “sebagiannya pelindung yang sebagian”. Tidak harus berarti ketaklukan perempuan kepada laki-laki.
Akhirnya, pahala setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan telah tercermin dalam keagungan ajaran hukum Islam. Sebab dalam Hukum Islam, perbuatan manusia yang berhubungan dengan Allah, manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam semesta tidak satupun lepas dari pahala yang bernilai ibadah. Hal tersebut memahamkan agar manusia tidak sewenang-wenang, berlaku tidak adil, berbuat dzalim terhadap sesama dan tidak memperdulikan kepentingan umum.[61]
  1. Balasan Kejahatan
Dalam hukum Islam yang disosialisasikan melalui konstitusional utamanya : Al-Qur’an, behwa setiap tahapan alam akhirat dialami oleh individu. Bagian penting dari penciptaan manusia adalah hubungan antara akhir kehidupan individu dan tanggung jawab yang dipikul oleh setiap individu dalam kehidupan di akhirat. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-An’am, ayat 93.
Dalam kehidupan yang kekal nanti setiap diri manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sekecil apapun perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dunia akan diperlihatkan dan diberi balasan yang setimpal, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur-an surat 51 Adz-Dzariyat, ayat 6-8.
Tanggung jawab dari suatu perbuatan dosa yang dilakukan laki-laki tidak dapat dilimpahkan kepada perempuan sebagai istri dan begitu pula tanggung jawab dari suatu perbuatan dosa yang dilakukan perempuan tidak dapat dilimpahkan kepada seorang laki-laki sebagai suami. Sebab masing-masing manusia akan memikul beban tanggung jawab atas diri sendiri dan tidak akan menerima beban tanggung jawab dari dosa orang lain. Demikian disebutkan dalam surat Al-An’am, ayat 164.
Lain itu, peristiwa surga yang melibatkan Adam dan Hawa, yang melakukan pelanggaran (maksiat) karena memakan buah yang dilarangnya, telah menjadikan Adam dan Hawa turun kepermukaan bumi ini. Semuanya mendapat sanksi hukum dari Allah. Sangsi tidak hanya dilimpahkan kepada Hawa sebagai “perempuan” atau kepada Adam saja sebagai lelaki melainkan semuanya mendapat sanksi hukum, yaitu dikeluarkannya Adam dan Hawa dari sorga yang serba kemewahan dan kesenangan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 38.
Perpindahan manusia pertama itu (Adam dan Hawa) kedunia ini bukan semata-mata karena pelanggaran yang dilakukan oleh Hawa, melainkan juga Adam telah melanggar batas yang ditentukan Allah. Banyak ayat-ayat Al Qur’an yang menyatakan, balasan yang diterima setiap individu sesuai dengan apa yang mereka perbuat.
  1. Sanksi Pidana
Sebelum lebih jauh membahas topik ini, perlu dikemukakan lebih dahulu dua Firman Allah yang sesuai dengan topik ini, yaitu ayat yang berkenaan dengan sanksi hukum bagi pencuri dan sanksi hukum bagi pelaku zina. Demikian disebut dalam Surat Al-Maidah, ayat 38 dan surat An-Nur, ayat 24.
Hakikat hukum Islam yang tersimpul dari ayat di atas menetapkan sanksi hukum bagi masing-masing pelaku “Pencuri” dan “pezina”, baik pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, pezina perempuan atau pezina laki-laki semua mendapat hukuman yang sama dan tidak bias gender. Ibnu Arabi dalam memahami kedua ayat tersebut mengatakan, bahwa Alif dan Lam dalam kalimat As-Sariqu Was Sariqatu, sama dengan Alif dan Lam dalam kalimat Was Zaani Waz Zaniatu, berhimpun dalam satu karakter, yaitu untuk spesifikasi ( takhsis) dan penentuan,“ta’yin” terhadap kedua jenis kelamin. Lebih lanjut Ibnu Arabi menyatakan . Dalam suatu peristiwa “pencurian” ada lima unsur: 1) pencurian; 2) orang yang mencuri (dari laki-laki atau perempuan; 3) barang yang dicuri; 4) orang yang kecurian; dan 5) tempat terjadinya pencurian. Lima unsur ini mesti ada dalam kasus pencurian secara umum. Dan seorang dapat disebut “pencuri” apabila memenuhi syarat: 1. Berakal 2. Baligh 3. Sampainya dakwah. Ibnu Arabi tidak menyebut “jenis kelamin” sebagai syarat seseorang dapat disebut sebagai “pencuri”. Sedangkan an-Nasafi mengatakan: dalam hal pencurian, laki-laki didahulukan karena banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Sedangkan dalam hal ayat tentang zina, penyebutan perempuan didahulukan, karena yang membangkitkan Syahwat banyak dilakukan perempuan[62].
Penafsiran yang dihubungkan dengan faktor biologis dan jenis kelamin tersebut sebagaimana an-Nasafi banyak berimplikasi pada pelabilan dan streotype kedua gender tersebut. Laki-laki kemudian ditempatkan dalam posisi dominan, selalu didukung oleh kemasan ideologi, dituangkan dalam hukum, dibenarkan oleh adat serta diundangkan oleh kebijakan, dan dipertahankan oleh proses sosialisasi dan dijalankan melalui berbagai  institusi yang berbeda.[63] Seperti pelabilan peran dan profesinya; “wanita karier” diartikan dengan, seorang perempuan yang bekecimpung dalam kegiatan profesional, Wanita Tuna Susila (WTS) adalah perempuan yang kurang atau tidak memiliki susila.
Masyarakat yang masih dekat dengan perasaan fitrah manusia masih memandang zina sebagai perbuatan mesum yang harus mendapat hukuman berat. Sungguhpun demikian sikap mereka dalam mengahadapi perzinaan sedikit demi sedikit luluh dan sesuai dengan alur kebudayaan yang mempengaruhi masyarakat ketika mulai membedakan antara perzinaan laki-laki dengan perempuan yang bersuami dikenakan sanksi hukum sedangkan laki-laki yang berzina dengan perempuan yang tidak bersuami dianggap sebagai kesalahan biasa yang tidak perlu mendapatkan  atau dikenakan sanksi hokum.[64]
Pengertian berzina dengan perempuan yang tidak bersuami adalah seorang laki-laki (entah suami, duda atau bujangan) yang menyetubuhi seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam Undang-undang Mesir kuno, Kristen dan Hindu, semua menilai hal ini sebagai kesalahan biasa yang mendapat hukuman ringan. Kaidah merekapun diikuti oleh bangsa Yunani dan Romawi. Yahudi pada akhirnya mengikutinya. Dalam kitab sucinya tidak termaktub seperti itu. Kitab suci Yahudi hanya menetapkan laki-laki si pelaku zina membayar denda. Hal ini disebutkan dalam kitabnya, yakni Kitab Keluaran Surat ke- 22 ayat 16 dan 17 :
 “Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambil menjadi istri dengan membayar mahar : jika ayah perempuan itu sungguh menolak memberikannya kepadanya maka ia harus pula membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mahar (mas kawin) anak perawan.”[65]
Namun Hukum Islam tidak mengenal perbedaan itu dan tidak mengenal pelabilan maupun streotipi ; baik pelabilan atau streotipi laki-laki maupun pelabilan atau streotipi perempuan. Karena hal ini dalam pandangan hukum Islam dianggap memperolok-olok atau menggunjing orang lain atau komunitas dari kelompok lain misalnya, baik dilakukan secara personal maupun kolektif dalam term humanisme (selain Islam) bisa jadi dianggap bukan suatu kekerasan. Untuk itu, hingga kini belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Akan tetapi, Hukum Islam melihat bahwa dampak dari pergunjingan, apalagi dilakukan dengan jalan terbuka, akan mempunyai dampak negatif (negative effect), atau bahkan konflik sosial. Sebab itulah, Al-Qur’an melarang dan mendosakan pergunjingan baik dilakukan secara personal maupun kolektif. Hal itu terungkap dalam Allah berfirman surat Al-Hujarat, ayat 11.
Seorang pencuri setelah jelas mencuri, sesuai bukti atau kesaksian maka tidak diperkenankan mengundurkan hukumannya, yaitu harus dipotong tangannya pada waktu telah terbukti kesalahannya. Ini semua karena menegakkan hukum Islam. Hukum Islam  memberikan sanksi hukuman tidak karena banyaknya pelaku dari salah satu kedua jenis kelamin, tetapi apapun jenis kelaminnya yang melakukan parbuatan mencuri dalam pandangan hukum Islam harus mendapat sanksi hukum yang sama. Sebab menurut Al-Jurjawi, hukuman dalam hukum Islam yang dikenakan kepada seorang pencuri adalah sebagai peringatan dan hukuman agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.[66]
Begitu pula dengan pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, hukum  Islam telah menetapkan sanksi bagi keduanya dengan hukuman yang sama, yaitu dengan hukuman cambuk 100 kali tanpa terputus (QS. An-Nur:2), sedangkan bagi seorang janda atau duda adalah setengahnya (QS. An-Nisa’:25). Selain itu, hukum Islam  yang bersumberkan al-Qur’an dan Hadits, juga memberikan sanksi moral bagi pelaku zina itu, yaitu seorang pezina, laki-laki atau perempuan tidak diperkenankan mengawini seorang kecuali sesama pezinanya (QS. An-Nur:3). Demikian juga disebutkan dalam Hadits Abi Hurairah, Nabi bersabda: “Tidak boleh nikah seorang pezina kecuali dengan sesama pezinanya (HR. Abu Daud).
Demikianlah hukuman Allah Yang Maha Adil. Sedangkan para mufassir, seperti Al-Maraghi dan Moh. Abdul Mun’im Al-Jamal, dalam menjelaskan ayat di atas (tentang pezina) mengatakan, dalam menegakkan hukum Allah tidak boleh ada rasa belas kasihan, bahwa barang siapa berbuat zina ; laki-laki ataupun perempuan, sedangkan mereka merdeka, dewasa, memiliki akal yang cerdas, maka keduanya diberi hukuman jilid sebanyak seratus kali sebagai balasan atas berlaku maksiat kepada Allah.[67]
  1. Hak dan Kewajiban Gender di Ruang Publik.
Persoalan yang amat penting berkaitan dengan topik ini adalah, bahwa Islam telah memberikan kesetaran gender dalam hak dan kewajiban keduanya diruang publik. Kesetaraan dalam hukum Islam tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki. Tetapi menurut Zaitunah Subhan, sama berbeda dengan identik. Persamaan mempunyai arti kesederajatan dan kesebandingan, sedangkan keidentikan berarti keduanya harus persis sama. Dengan demikian kesetaraan harus berarti; (a) memberikan hak dan kewajiban di ruang publik tidak tergantung apakah secara biologis ia laki-laki atau perempuan, (b) laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati status yang sama sebagai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, (c) laki-laki dan perempuan harus berada dalam kondisi dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensinya sebagai hak asasinya.
Menurut hukum Islam hak manusia terbatas dengan hak orang lain, hurriyatul mar’ie mahdudun bihurriyati ghairihi, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ada hak maka ada kewajiban, supaya hak bisa terlaksana harus ada pihak lain yang memenuhi tuntutan hak itu. Dalam hak manusia terdapat kewajiban manusia lain untuk memenuhi hak tersebut. Dan sebaliknya dalam pelaksanaan kewajiban sekaligus terdapat hak manusia.[68] Dalam penelitiannya, A.K. Brohi mengatakan, “dalam totalitas  Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradok hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Ilahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk dengan hukum, yang berarti juga harus melindungi hak-hak individual.[69] Menurut Masyhur Efendi, dalam tanggung jawab, terdapat unsur kesadaran Commited person dalam bermasyarakat. Kurangnya, lebih-lebih tiadanya tanggung jawab, dapat dibayangkan hasilnya. Di dalamnya ada dua hal, amanah (melaksanakan tanggung jawab) dan accountibility (diperhitungkan).[70]
  1. Bidang Politik
Harus diketahui bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi menurut perspektif hukum Islam. Bahkan igamatuddin tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya : ”kepemimpinan”. Sedangkan seluruh anak Adam, mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini pasti butuh seorang pemimpin untuk mengendalikan.[71] Demikian urgennya masalah yang satu ini, sehingga Rosulullah SAW, bersabda,  “Apabila ada tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin.” HR.Ibnu Majah, dari Abi Hurairah RA.
Syarat-syarat kepemimpinan pun telah pula dibicarakan oleh ulama’-ulama’; pakar tafsir dan pakar fiqh. Misalnya Al-Qurtuby, mensyaratkan kepemimpinan dari orang laki-laki dan sehat fisiknya.[72] Dari pernyataan Al-Qurtuby ini memberi isyarat bahwa perbedaan jenis kelamin berimplikasi terhadap perbedaan peran, hak dan kewajiban. Pada umumnya ulama’ yang mensyaratkan laki-laki dan menghalangi perempuan menjadi pemimpin, mereka biasanya berpijak kepada sebuah Firman Allah  dalam Surat An-Nisa’ ayat 34.
Menurut Said Aqil Husin Al-Munawar, setidaknya ada tiga alasan larangan keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan: 1) QS. An-Nisa’ ayat 34,” arrijalu qowwamuna ’ala annisa’,” (laki-laki adalah pemimpin bagi kalangan perempuan) ; 2) Hadist yang mengatakan bahwa perempuan kurang cerdas dibandingkan dari laki-laki, begitu juga dalam  sikap keberagamannya ; 3). Hadist yang menyatakan,”lan yufliha qaumun wallau amrahum imroatan”, (tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Ketiga dalil ini saling kait mengkait dalam memperkuat argumentasi ketidak bolehan perempuan dalam memegang kepemimpinan.[73]
  1. Bidang Pendidikan
Sejalan dengan modal pertama yang diberikan oleh Allah kepada Adam untuk mengemban tugas kekholifahan, yakni ilmu pengetahuan, maka wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali turun adalah Al-Alaq, terutama pada kata Iqra’ dan Qalam. Iqra’ yang diterjemahkan dengan perintah ‘membaca’ semata-mata bukan hanya ditujukan kepada pribadi junjungan kita Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat manusia (laki-laki dan perempuan) sampai akhir zaman. Arahan yang sangat penting ini dapat kita pahami jika kita mengetahui latar belakang, terutama di semenanjung Arabia. Hal yang mendominasi masyarakatnya adalah kebodohan dan kemelaratan serta penindasan atas sebagian besar rakyat jelata; atau dengan kata lain bahwa zaman pra Islam (zaman jahiliyah) itu ditandai dengan rendahnya kualitas hidup kebanyakan manusia.[74]
Perhatian hukum Islam terhadap soal ini sangat intens dan besar sekali. Persoalan menuntut ilmu bagi setiap umat Islam demi menghapuskan kebodohan dimuka bumi ini dihukumi fardlu ain, sesuai dengan sabda Rosulullah SAW.: “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah” (HR. Baihaqi).
Rosulullah adalah seorang revolusioner, yang telah mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki dalam “hak dan kewajiban”. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk nomor dua (the second class). Tetapi sama derajat dan eksistensinya sebagaimana laki-laki.[75] Begitu pentingnya masalah pendidikan dan pengajaran ini. Sehingga Rosulullah SAW bersabda:   “Dari Abi Hurairah ra, berkata; Berkata Rosulullah SAW. “Barang siapa ditanyai tentang ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka ia diancam dengan ancaman api neraka”.(HR. Tirmidzi)
Hukum Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak begi setiap orang (education for all), laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat “Long live education”.[76] Oleh karenanya, pendidikan harus dimulai sejak dini dalam keluarga, ditanamkan pola pikir saling menghargai antara anak perempuan dan anak lelaki dengan diberi persamaan tanpa pembedaan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan kesempatan yang seimbang.[77]
  1. Bidang Pekerjaan
Manusia; laki-laki maupun perempuan yang berbeda secara biologis, punya hak sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak serta punya hak untuk memperoleh kebahagian dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, oleh karena itu, ia juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang digariskan agamanya ; seperti shalat, puasa, zakat, shadaqah dan sebagainya. Untuk hidup secara layak di dunia ini, manusia harus berjuang memenuhi kebutuhannya. Keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat sangat penting, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Qashas, ayat 77.
Karena itu, perlu adanya keseimbangan antara menuntut hak dan melaksanakan kewajiban, baik laki-laki maupun perempuan, terutama bagi mereka yang hidup terikat sebagai suami istri. Dengan kata lain, keluarga dan karier bagi seorang perempuan (juga laki-laki) merupakan hal yang sama beratnya. Sering terlontar oleh seorang suami  bahwa istri boleh menjadi wanita karier tetapi kegiatan istri sebagai ibu rumah tangga tidak boleh terbengkalai. Oleh karenanya, hukum Islam yang disebut dalam Al-Qur’an, menetapkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan (suami-istri) adalah hubungan kesetaraan dalam hak dan kewajiban, yang sama sekali tak bergender.[78]
Mahmud Syaltut mengatakan, ini adalah syari’at Allah yang Qadim : perempuan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan tidak akan dibebankan kepada laki-laki dari kesalahannya (nasibnya). Dari sini, timbul pertanyaan, ketika seorang perempuan ingin melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari fungsi “khalifah” di muka bumi ini, berbuat baik kepada sesama, mengentaskan kemiskinan, menafkahkan sebagian harta sebagai amanat Allah, dan dijanjikan pahala yang besar, apakah laki-laki sebagai suami dapat memenuhi keinginan perempuan sebagai istrinya. Padahal pahala yang besar telah menunggunya.
Maka tidak dapat dibenarkan ketimpangan gender yang membentuk pola hidup yang berbeda atau pekerjaan yang masih berorientasi pada perbedaan gender tertentu. Sebab tidak semua suami memenuhi keinginan perempuan, ketika ia ingin berdarma, berinfaq dan sebagainya. Semisal menyuguhkan tamu, perempuan (istri) harus seizin laki-laki (suami), sebab tanpa izinya pemberian yang dilakukan seorang istri itu tidak halal.[79]
Islam menghendaki agar penganutnya menjadi umat yang kuat bukan umat yang lemah yang akhirnya hanya menjadi peminta-minta. Dalam sebuah Hadits[80] dari Ibn Umar  berkata, saya mendengar Rosulullah bersabda, “Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Nabi bersabda, dan tangan di atas adalah tangan pemberi sedang tangan di bawah, tangan peminta”. (HR. Ad. Darimi).
Pernyataan Nabi tersebut dimaksudkan agar umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menjadi peminta-minta yang dalam kesehariannya hanya menggantungkan hidupnya dari pemberian orang lain.
  1. PENUTUP
  2. Kesimpulan
Hukum Islam mengakui eksistensi kesetaraan gender di ruang publik ; a) Bahwa hukum Islam memberi perlakuan yang sama di depan hukum kepada setiap individu manusia. Sebab kemuliaan menusia tidak ditentukan oleh faktor jenis kelamin, tetapi  oleh faktor amal kebaikannya terhadap Allah dan lingkungannya, yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut “taqwa” ; b) Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan “khoiru ummah”, yaitu setiap umat Nabi Muhammad SAW, yang menegakkan hukum, yakni beramar ma’ruf, bernahi munkar dan beriman kepada Allah ; c) Nilai kebajikan manusia, tidak ditentukan oleh gender tertentu, laki-laki dan perempuan tidak berbeda di hadapan Allah. Dan siapa yang berbuat jahat dari mereka akan mendapat sanksi sesuai dengan hukuman Allah.
  1. Saran-Saran
  2. Untuk Pemerintah
Hendaknya pemerintah memberikan peluang besar terhadap munculnya organisasi-organisasi perempuan, guna turut serta membangun bangsa dan negara dengan mengedepankan aspek kualitas intelektual dan sejauh mungkin menghindari kitidakadilan gender dalam segala aspek kehidupan sebagai warga bangsa dan negara.
  1. Untuk Organisasi Perempuan
Hendaknya visi gerakan organisasi perempuan disesuaikan dengan bercermin pada tiga hal : kemajuan yang telah dialami kaum perempuan, kelemahan yang masih membelenggu kaum perempuan, serta derasnya tantangan zaman pada millenium ketiga. Selain itu peningkatan kualitas SDM perempuan Indonesia dan pemberdayaan ekonomi perempuan Indonesia menjadi salah satu visi gerakan organisasi perempuan yang pertama dan utama, tentunya setelah iman dan taqwa.
  1. Untuk Perempuan dan laki-laki
 Untuk menciptakan hubungan relasi yang berkeadilan gender, hendaknya laki-laki dan perempuan saling menghormati dan tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai yang paling penting, sedangkan lainnya kurang penting. Kemudian untuk mengejar ketertinggalannya, perempuan hendaknya memupuk intelektualitas dan emosionalitas tanpa mengkerdilkan kemampuan dirinya sendiri dan menjauhkan sikap antipati terhadap laki-laki.
 
DAFTAR PUSTAKA
Abudin Nata, Metodologi Study Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
Al-Jawi Al-Bantany, Muhammad Umar Nawawi, Uqud Al Lujain Fi Bayani Huquq As-Zaujain, Dar al-Ihya’ Al-Kutub al-Arabiyah, t.th
Al-Jikny As-Syankity, Mohammad Amin bin Mohammad Mochtar, Adhwa’ Al Bayan Fi Idhah al-Qur’an bil Qur’an, Alam Al- Kutub, Bairut, Juz VII, t.th
Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, Tafsir al-Maroghi, tp. t.th.
Al-Munawar, Said Aqil Husein, Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam, PPS UNISMA, Malang, 2001
Aminah Wadud, Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001
An-Nisaburi Al-Qusyairi, Abi Husein Muslim Bin Hajjaj bin Muslim, Al Jami’ As-Shahih, Dar Al Fikr, Bairut, Libanon, t.th
Maggie Humm, Ensiklopedia Feminisme, Fajar-Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002
Mahmud Saltut, Al-Islam: Aqidatun  Wa Syariatun, Dar al-Qalam, 1966.
Mufidah Ch. “Sikap Kritis Muslimah Indonesia di Era Globalisasi”, makalah disampaikan dalam Forum PSG, Malang, 12 Agustus, 2001
Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim As-Syahir bit- Tafsir Al Manar, Dar Al-Ma’rifah, Bairut, Libanon, Juz V, t.th
PKSK, HAM Dan Pluralisme Agama, CV. Fatma, Jombang, 1999
Shihab Quraish, “Membumikan” Al-qur’an: Fungsi  dan Peran Wahyu dalam Kehidupan dalam Kehidupan Masyarakat, Mizan, Bandung, 1994.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an, LKiS, Yogyakarta, 1999
Syu’bah Asa, Dalam Cahaya Al-Qur’an : Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2000
Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia: perspektif Muhammadiyah dan NU, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999
Syekh Syaukat Hussain, Human Rights in Islam, Alih bahasa Abd. Rochim CN, Gema Insani Prees, Jakarta, 1996
Lopa, Baharuddin, Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996
Maggie Humm, Ensiklopedia Feminisme, Fajar-Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002
Jauhari, Thanthawi, Al Jawahir Fi Tafsir Al-Qur’an Al-Karim, Musthafa Al-babi wa Auladih, Mesir, t.th
Chusnul Mar’iyah, “Perempuan dan Politik”, Makalah disampaikan dalam Dialog Wanita Nasional, Jakarta, 29 April 1999
[1] . Al-Munawar, Said Aqil Husein, Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam, PPS UNISMA, Malang, 2001, hal 44.
[2] . Hamid, Shalahuddin, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, AMISSCO, Jakarta, 2000, hal 100
[3] . Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an, LKiS, Yogyakarta, 1999, hal 181
[4] . Ibid, hal 183
[5] . Shihab Quraish, “Membumikan” Al-qur’an: Fungsi  dan Peran Wahyu dalam Kehidupan dalam Kehidupan Masyarakat, Mizan, Bandung, 1994, hal 93
[6] . Opcit 161-162
[7] . Lopa, Baharuddin, Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hal 15
[8] . Chusnul Mar’iyah, “Perempuan dan Politik”, Makalah disampaikan dalam Dialog Wanita Nasional, Jakarta, 29 April 1999
[9] . Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, hal 23
[10] . Ibid: hal 33
[11] . Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 194
[12] . Lopa, hal 1
[13] . Ibid, hal 1
[14] . Syekh Syaukat Hussain, Human Rights in Islam, Alih bahasa Abd. Rochim CN, Gema Insani Prees, Jakarta, 1996, hal  12
[15] . Umaruddin Masdar, dkk, Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik, LKiS, Yogyakarta, 1999, hal 97
[16] . PKSK, hal 21
[17] . PKSK, hal 21
[18] . Suara Wanita, Edisi 29/06/1998, hal 13
[19] .  Hamid, 2000, hal 4
[20] . PKSK, 1997, hal 66
[21] . PKSK, 1997, hal 60
[22] . Hussain, 1996, hal 110
[23] . Rofiq el_Harkah, 2002, hal 68
[24] . Widiastutik dan Ali K.t. th., hal 123
[25] . Opcit, hal 68
[26] . Mufidah Ch. “Sikap Kritis Muslimah Indonesia di Era Globalisasi”, makalah disampaikan dalam Forum PSG, Malang, 12 Agustus, 2001
[27] . Maggie Humm, Ensiklopedia Feminisme, Fajar-Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hal 177-178
[28] . Heddy Shri Ahimsa Putra, “Gender dan Pemaknaannya”, Sebuah Ulasan Singkat Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial, UGM, Yogyakarta, Juli, 2000
[29] . el-Harkah, 200, hal 59
[30] . Tutik Hamidah el-Harkah, 2001, hal 60 ).
[31] . Ahimsa Putra, 2000
[32] . Mufidah Ch.
[33] . Ibid.
[34] . Ibid.
[35] . Subhan, hal 22
[36] . Ridha, hal  70
[37] . Opcit, hal  22
[38]  Ibid, hal 22
[39] . Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia: perspektif Muhammadiyah dan NU, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999, hal 28
[40] . Ibid, hal 91-92
[41] . Ibid, hal 81- 82
[42] . As-Syankithy,  hal 634 – 635
[43] . Opcit, hal 82
[44] . Wadud,  hal  83
[45] . Hamid,  hal 118
[46] . Syu’bah Asa, Dalam Cahaya Al-Qur’an : Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2000, hal 4
[47] . Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim As-Syahir bit- Tafsir Al Manar, Dar Al-Ma’rifah, Bairut, Libanon, Juz V, t.th., hal 57
[48] . Rosyid Ridha, hal 85
[49] . Syu’bah Asa, hal 283
[50].  Ibid, hal 266
[51] . Su’udah, Suara Wanita, 1998
[52] . Opcit, hal 436
[53] . An-Nisaburi Al-Qusyairi, Abi Husein Muslim Bin Hajjaj bin Muslim, Al Jami’ As-Shahih, Dar Al Fikr, Bairut, Libanon, t.th.,adits No: 4013
[54] . Al-Munawar, hal 122
[55] . Syu’bah Asa, hal 285
[56] . Mufidah CH. 2001.
[57] . As-Sankithy, hal 632
[58]. Mufidah CH. 2001
[59].Thanthawi, hal: 197
[60] . Al-Qurthuby, Abi Abdillah Muhammad, al Jami’ al Ahkam Al –Qur’an, tp.t.th. jilid III,, hal 318
[61] . Hamid,  hal 2.
[62] . An-Nasafi, Juz I., hal 282
[63] . Ahmad Jainuri, makalah, 1999
[64] . Al-Maududi, 1991, hal 38
[65] . Ibid, hal 38.
[66] . Al-Jurjawi, Ali Ahmad, Hikmatut Tasyri’ Wa Faksafatuhu,Dar al-Fikr, Bairut, Libanon, 1994, hal 202 .
[67] . Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, Tafsir al-Maroghi, tp. t.th., juz 1: hal 69
[68] . Ibid,  hal11-12
[69] . Syaukat Hussain, hal 54
[70] . PKSK,, hal 18
[71] . Ibnu taimiyah, 1999, hal 156.
[72] . Al-Qurtuby, hal 270
[73] . Al-Munawar, hal 152-153
[74] . Al Munawar, hal 127
[75] . Umi Sumbulah, Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist, Makalah dalam Seminar FKP/FKG, STAIN MALANG, Mei, 2001
[76] . Abudin Nata, Metodologi Study Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 87
[77] . Subhan, hal 156
[78] . Syaltut, hal 163
[79] . Al-Jawi Al-Bantany, Muhammad Umar Nawawi, Uqud Al Lujain Fi Bayani Huquq As-Zaujain, Dar al-Ihya’ Al-Kutub al-Arabiyah, t.th., hal 8
[80] . Ibid., hal 8

PENERAPAN PIDANA PENJARA DAN DENDA DALAM KASUS PEMERKOSAAN ANAK

 

Oleh :

  1. KHUSNUL HITAMINA, SH. MH

 

ABSTRAK

Sebait pepatah “ Sudah Jatuh Tertimpa Tangga lagi” sengaja penulis tukilkan dalam mengawali penulisan Tinjauan yuridis terhadap Penerapan pidana penjara dan denda dalam kasus pemerkosaan anak.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakrat, karena selain menjadi beban berat baik pisik maupun psikis oleh korban, tindak pidana pemerkosaan ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Sering kali kita membaca dan mendengar baik dari media cetak maupun dari media elektonik mengenai terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Bahkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya di kota-kota besar saja, yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, melainkan juga terjadi di pelososk-pelosok atau pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat, terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya lemah.

Sebagaimana kita mafhum bahwa, sejak tanggal 31 Desember 1981 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP ini merupakan salah satu produk hukum bangsa Indonesia yang mempunyai predikat “Karya Agung” dimana KUHAP sangat memperhatikan hk-hak seorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyelidikan , penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan oleh hakim, hingga pelaksanaan putusan. Dalam proses peradilan pidana baik tersangka (offender) maupun korban kejahatan (victim of crime) menghendaki keadilan. Bagi Offender menghendaki perkaranya diperiksa secara adil dengan mengindahkan hak-haknya serta aturan main yang telah ditentukan, namun bagi Victim of Crime juga menghendaki agar offender diadili dan kalau perlu dihukum seberat-beratnya, bahkan berharap adanya ganti rugi untuk memulihkan keadaan.

Sebuah realitas yang tidak terbantahkan bahwa, kepentingan dan hak-hak offender lebih diperhatikan dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak-hak Victim of Crime itu sendiri. Bagaimana tidak, sejak awal proses pemerikasaan hak-hak offender dilindungi, pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hokum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya, hak memperoleh pemidaan secara manusiawi, bahkan hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara pidana, singkatnya segala hak dan atribut yang melekat pada offender sebagai manusia dikemas dalam KUHAP. Adapun hak victim of crime dikemas sangat minim, bahkan tidak diakomudir oleh KUHAP, walaupun kita mengetahui bahwa, derita yang dialaminya sudah dirasakan ketika terjadinya kejahatan, saat melapor hingga mengikuti proses persidangan. Trauma akibat akan menerima perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungannya. Hal ini berimplikasi pada enggannya victim of crime untuk melapor kejadian yang dideritanya, karena semula laporan itu bertujuan untuk mengurangi beban masalah yang dideritanya, menjadi permasalahan baru baik berupa cemooh dari masyarakat maupun dari aparatur penegak hukum yang terkadang kurang responsip dan tidak bersahabat, belum lagi karena adanya intimidasi dari offender terhadap victim of crime.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pidana Penjara  dan denda, Pemerkosaan

 

 

 

PENDAHULUAN

Bagian yang tidak terpisahkan dan hukum pidana adalah masalah pidana dan pemidanaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita.

Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak-hak asasi untuk memperoleh pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak ini seharusnya diperoleh secara otomatis tanpa dengan syarat atau kriteria tertentu, walaupun seseorang dalam kondisi yang di pidana penjara. Agar hak narapidana ini dapat terselenggara dengan baik maka sistem penjara yang nota benenya adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana harus diubah ke sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk. memulihkan narapidana dengan tetap berorientasi kepada kesatuan hak asasi antara individu dan masyarakat.

Pidana penjara bervariasi dan penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.

Ditinjau dan segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan terhadap tujuan dan perampasan kemerdekaan (penjara), yang antara lain sebagai berikut: (1) Bahwa tujuan penjara yang pertama adalah menjamin keamanan para narapidana, dan tujuan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk rehabilitasi. (2) Bahwa fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu kerugian bagi narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif didalam pergaulan masyarakat.

Oleh sebab itu di era reformasi ini, penjara diusahakan menjadi suatu lembaga dengan pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindak pengamanan, pengendalian, narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan adalah bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang Iebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi narapidana secara sempurna, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana Iebih lanjut setelah dia keluar dan penjara.

Hal lain yang dapat memperburuk keadaan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah panjang dan Iamanya waktu dari mulai tahap penyidikan untuk sampai kepada putusan hakim. Seringkali antara masa tahanan yang dijalani oleh terpidana dengan Iamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak terpaut lama, bahkan tidak jarang pula begitu putusan dijatuhkan terpidana sudah harus keluar dari lembaga atau tempat bersangkutan ditahan.

Dengan demikian sampai saat ini keberadaan pidana perampasan kemerdekaan tetap ada atau sulit dihindari, meskipun kerugian-kerugian yang melekat padanya. Pada masa mendatang pidana perampasan kemerdekaan tetap merupakan pendukung dan sistem peradilan pidana. Yang penting adalah seberapa jauh penggunaan pidana perampasan kemerdekaan dapat dibatasi sehingga dapat keserasian, keselarasan dan keseimbangan penggunaannya dengan pidana non kemerdekaan.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana tersendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitas dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda ini mengutamakan keserasian antara kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan. Disamping itu, sikap hakim terhadap penilaian terhadap ancaman denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan dan pidana penjara atau kurungan tetap merupakan yang utama. Sekalipun diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan namun suatu kenyataan bahwa pidana perampasan akan melekat kerugian-kerugian yang kadangkala sulit untuk dihindari dan diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

Suatu tindak pidana hanya akan diancamkan dengan pidana denda apabila dinilai tidak perlu diancam dengan pidana penjara, atau bobotnya dinilai kurang dan satu tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa pidana penjara atau pidana kurungan di bawah satu tahun tidak dapat dijatuhkan sama sekali. Karena menurut ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan minimum khusus maka hakim masih memilih kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan jangka pendek. Demikian juga untuk denda yang tidak dibayar, harus ganti dengan pidana penjara.

Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan seksama, minimum maupun rnaksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Dalam era globalisai yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin menglobal. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak juga rawan menjadi korban kejahatan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya dan perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada dirinya,yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis (legal protection).

Kasus pemerkosaan terhadap anak merupakan bagian dan kesusilaan yang diatur dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagai contoh kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap harinya kasus pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai korbannya sering kita dapatkan dan kita saksikan diberbagai media massa, baik dimajalah, koran, maupun stasiun-stasiun televisi swasta yang kini marak menyajikan berita-berita seputar dunia kriminal.Banyak kasus pemerkosaan yang menimpa anak sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya di Iingkungan sekolah, Iingkungan rumah (bertetangga), tempat-tempat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan amoral, bahkan dapat terjadi di lingkungan keIuar.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kasus pemerkosaan adalah “pembuktian”. Dalam pasal 184 (1)KUHAP menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat ,petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukum pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP). Khusus terhadap kasus pemerkosaan, dengan adanya ketentuan pasal 183 KUHAP ini maka semakin sulit saja seseorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan kecuali perkosaan tersebut tertangkap basah atau pelaku itu lebih dan satu orang. Begitu juga dengan pengakuan pelaku, seorang pelaku perkosaan jarang yang mengakui perbuataannya. Kalaupun pelaku mengakui perbuatannya tetapi kalau bukti yang lain tidak ada maka pelaku belum dapat dikenakan hukuman.

Kekurangan yang lain dapat dilihat dari kasus-kasus pemerkosaaan adalah ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku apabila pelaku terbukti melakukan kesalahan. KUHP hanya mengenal ancaman hukuman maksimal namun tidak mengenal ancaman hukuman minimal. Seperti kasus-kasus pemerkosaan yang sampai diperiksa ditingkat pengadilan, pernah ditemui seorang pelaku perkosaan dihukum satu tahun delapan bulan penjara. Hukuman yang dijalani oleh seorang pelaku sebenarnya tidak sebanding dengan derita yang dialami korban seumur hidup. Belum lagi adanya anggapan dari masyarakat bahwa korbanlah yang memancing pelaku untuk melakukan perkosaan tersebut. Ketiadaan ancaman hukuman minimal membuat pelaku-pelaku lain tidak merasa takut untuk melakukannya.

 

Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sebelum membicarakan jenis-jenis pidana yang dikenal orang dalam Hukum Pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri.

Menurut Van Hammel (F. Lamintang, 1984:47) arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oIeh Negara”.

 

Menurut Simons (F.Lamintang,1984:48), pidana atau straf adalah:

Suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”

Dari dua rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuari dan tidak mungkin dapat mempunyal tujuan ( F. Lamintang,1984:49).

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja Priyatno (2006:7) ialah sebagai berikut:

  1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
  2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
  3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Setelah dijelaskan mengenai pengertian pidana kemudian akan dijelaskan pengertian pemidanaan sendiri. Menurut Sudarto ( F. Lamintang, 1984:49), perkataan Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Yang beliau jelaskan sebagai berikut:

“Penghukuman itu berasal dan kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. OIeh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tesebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

Adapun dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan (Hermien Hadiati Koeswati ,1995) pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

  1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien)

Tokoh-tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Kant dan Kegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.

Utrecht (1967 :159-160) mengemukakan bahwa:

“Kejahatanlah yang memuat anasir-anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukum yang dijatuhkan (demisdaad zeif bevat de elementen die starf else en straft rechtvaardigen), jadi hukuman tidak mencapai suatu praktis (De straft becogt niet en practisch doel te verwezenlijken ). Sebagai contoh, memperbaiki penjahat jadi suatu maksud praktis tertentu itulah yang dalam pertimbangan menjatuhkan hukuman. Yang dengan sendirinya ada sebagai konsekuensi dari dilakukannya kejahatan. Hukuman itu adalah sesuatu res absuluta abefetectu futoro apakah hukuman itu bermanfaat pada akhirnya, itu bukan soal yang dipertimbangkan secara primer (pokok).

Kant menambahkan (Lamintang 1984:25) bahwa:

“Dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat didalam apa yang disebut kategorishen imperatif menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan”.

Dari teori tersebut diatas, Nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana.  Sajalan dengan itu, Polak ( A. Hamzah, 1993 32) menjelaskan bahwa: “ Menurut etika Spinoza, tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena kejahatan yang telah dilakukan (ne malis ex pediat esse malos)”.

Selanjutnya Polak (Hamzah, 1993 33) menambahkan bahwa pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

  • Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu sah bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
  • Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi.
  • Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan berat delik, ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dijatuhkannya hukuman itu tidak lain kerana kejahatan itu sendiri. Adapun akibat positif maupun negatif dan pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan. Tujuan yang sebenarnya adalah penjara atau penderitaan.

  1. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Para pengajar teori relatif ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukurnan itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang daripada pemidanaan itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif itu menunjukan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. dengan prevensi umum, orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Sedangkan pada prevensi khusus, para penganjurnya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.

Menurut Feurbach (Hamzah 1993:141) dalam bukunya (Iehrbuch des peinlichen Rechts 1801) bahwa yang dimaksud teori paksaan psikologis ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakut-nakuti untuk meIakukan delik”.

Tentang kejahatan, (Hamzah 1993 : 26-27) berpendapat bahwa:

“Pembinaan suatu kejahatan adalah hal yang wajar, akan tetapi harus dipersoakan apakah manfaat bagi masyarakat atau penjahat, kita tidak bisa melihat pada masa lalu melainkan juga pada masa depan. Oleh karena harus ada tujuan Iebih dahulu pada sekedar menjatuhkan pidana belaka.”

“Tujuan pemidanaan adalah bentuk untuk memperbaiki penjahat, sehingga dapat menjadi warga Negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik tanpa korban (Victumless Crime) seperti homo seks, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjeraan (derent) pidana yang akan dijatuhkan, begitu pula sifat pembalasan (revenge) suatu pidana.”

  1. Anak

Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Tetapi dalam kenyataanya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan. Hal ini dapat dipahami karena anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan sosial, pribadi dan mental seperti orang yang telah dewasa. Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

  1. Pengertian Anak Menurut KUHPidana:

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

  1. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata:

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

  1. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1):

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

  1. Pengertian – Anak didalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1):

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

  1. Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2):

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

  1. Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

  1. Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (convention on the right of the child) tahun 1989 sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan betas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

  1. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.

Pemerkosaan dalam kamus hukum adalah memperkosa, perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia. Pemerkosaan terhadap anak biasanya dilakukan dimana pelakur memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Tetapi perlu ditekankan pemerkosaan terhadap anak bukan hanya karena ada unsur pemaksaan tetapi dapat juga karena adanya unsur suka sama suka.

Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe tindak pidana pemerkosaan, (Bagong Suyanto, 2003:14) yaitu:

  1. Sadictic rape (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
  2. Anger rape, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustasi, dan kekecewaan hidupnya.
  3. Domination rape, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama pemakhlukan seksual.
  4. Seductive rape, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tettentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan pada umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
  5. Exploitation rape, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.
  1. Ancaman Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak

Kejahatan yang dimaksudkan diatas adalah dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagal berikut:

  1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa Ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
  2. Penuntutan hanya dilakukan atas pangaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Unsur-unsur objektif:
  • Perbuatannya: bersetubuh

Artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetubuhan yang terjadi baik diluar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah brsuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP (Adami Chazawi:2005,71)

  • Objek: dengan perempuan di luar kawin.

     Artinya perempuan diluar kawin

  • Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.

Adapun indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.

  1. Unsur Subjektif:
  2. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduganya umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Adapun ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut:

  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Jima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
  • Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

  1. Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagal kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita (1989:35) mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang etektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibakan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

  1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi

perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

  1. Perlindungari anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi:

perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamn kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wàjar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Arif Gosita (1989:52) berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda, Nusantara mengatakan (1986:22):

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

  • Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
  • Dasar Etis ; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
  • Dasar Yuridis ; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan Iainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara Iangsung maupun tidak Iangsung. Secara Iangsung maksudnya kegiatannya Iangsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dan berbagai ancaman dan luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak Iangsung yaitu kegiatan tidak Iangsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan /terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

  1. Tanggung jawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yaitu:

  1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etik budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
  2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
  3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertangung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
  4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 2).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002, yaitu:

  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, dan atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Arif Gosita (1989:35) mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bismar Siregar (1986:22) mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang belum dibebani kewajiban.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Bismar Siregar (1986:22) mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang Iebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Aris Gosita (1989:35) memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut:

  • Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan Anak beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.
  • Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Perlindungan Anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya Hukum Perlindungan Anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.
  • Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan(dapat menjadi motifasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara tepat sebab—sebab orang membuat Hukum Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut.
  • Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
  • Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan/ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui, dan sebagainya.
  • Hukum Perlindungan Anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan kelurga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

PIDANA PENJARA

  1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara ialah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menempatkan terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Menurut Roeslan Saleh (1 987:62) menyatakan bahwa:

“Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu”.

Barda Namawi Arif (1996:44) menyatakan bahwa:

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dan seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana”.

Berdasarkan uraian diatas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan, kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

  1. Efektivitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief (2002: 224), efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan komflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

  1. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

  1. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku.

Dilhat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah nidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor (Barda Nawawi Arief, 2002: 225, 229, 230).

PENERAPAN PIDANA PENJARA DAN DENDA PADA PUTUSAN PERKARA NO.128/PID.B/2011 /PN. KRAKSAAN

Sebagai wujud perlindungan hak-hak anak, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mandapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Adapun ancaman pidana dalam “kasus pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

  1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
  2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berikut penulis akan menguraikan ringkasan dan posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Probolinggo Nomor: 128 / Pid.B / 2011 / PN.Kraksaan, yaitu sebagai berikut:

  1. Posisi Kasus

Kejadian pemerkosaan bermula terjadi pada hari Jum’at, tanggal 17 Desember 2010, sekitar jam 13.00 WIB, tepatnya dirumah pelaku (SGM) Dusun Tambelang Timur RT.08 RW. 02 Desa Tambelang Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, dengan korban bernama IY, kronologi kejadiannya adalah pertama tama korban IY disuruh angkat (menolong) jemuran oleh isteri SGM karena gerimis sebelum berangkat kerja, kemudian pada waktu IY mengangkat (menolong) jemuran dan masuk kerumah SGM,  semula korban IY tidak tahu kalu di dalam rumah ada pelaku SGM lalu kemudian pelaku menarik tangan korban sambil membekap mulut korban dengan tangannya, kemudian korban dimasukkan ke dalam kamar pelaku lalu tubuh korban  direbahkan diatas kasur sambil melepas celana dalam korban dan kaki korban diikat dengan tali tampar dan kedua tangan korban dipegang menggunakan tangan kiri pelaku, sementara tangan kanannya melepas sarung korban dan rok meksinya disingkap lalu pipi korban diciumi sambil meraba-raba vagina korban kemudian pelaku memasukkan penisnya kedalam vagina korban dan setelah selesai melapiaskan nafsunya korban disuruh pulang dan pelaku berkata kepada korban “jangan bilang siapa-siapa, kalau kamu bilang pada orang, kamu akan saya bunuh, kemudian saya pulang kerumah saya sendiri”. (putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Probolinggo Nomor: 128 / Pid.B / 2011 / PN.Kraksaan,)

  1. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh terdakwa (SGM) terhadap korban (IY) yang dibacakan pada persidangan dihadapan Majelis Hakim pengadiIan Negeri Kraksaan Probolinggo yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SGM, pada hari Jum;at  tanggal 17 Desember 2010, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Dusun Tambelang Timur RT. 08 RW. 02 Desa Tambelang Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan Probolinggo dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pertama tama korban IY disuruh angkat (menolong) jemuran oleh isteri SGM karena gerimis sebelum berangkat kerja, kemudian pada waktu IY mengangkat (menolong) jemuran dan masuk kerumah SGM,  semula korban IY tidak tahu kalu di dalam rumah ada pelaku SGM lalu kemudian pelaku menarik tangan korban sambil membekap mulut korban dengan tangannya, kemudian korban dimasukkan ke dalam kamar pelaku lalu tubuh korban  direbahkan diatas kasur sambil melepas celana dalam korban dan kaki korban diikat dengan tali tampar dan kedua tangan korban dipegang menggunakan tangan kiri pelaku, sementara tangan kanannya melepas sarung korban dan rok meksinya disingkap lalu pipi korban diciumi sambil meraba-raba vagina korban kemudian pelaku memasukkan penisnya kedalam vagina korban dan setelah selesai melapiaskan nafsunya korban disuruh pulang dan pelaku berkata kepada korban “jangan bilang siapa-siapa, kalau kamu bilang pada orang, kamu akan saya bunuh, kemudian saya pulang kerumah saya sendiri”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81(1) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

  1. Tuntutan Penuntut Umum

Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh terdakwa (SGM) terhadap korban (IY), maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

  1. Menyatakan terdakwa SGM Bin Durrahman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain secara berturut-turut” sebagimana diatur dan diancam pidana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SGM Bin Durrahman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan di denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning 1 (satu) potong rok meksi warna hitam 1 (satu) potong celana dalam warna pink dikembalikan kepada saksi korban IY.
  4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  1. Kesimpulan Hakim

Mengenai kesimpulan majelis hakim dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Bahwa didapatkan seorang perempuan umur 16 tahun dengan robekan selaput darah sampai darah pada jam dua, tujuh, sembilan menyerupai selaput darah seorang perempuan yang pernah bersetubuh serta didapatkan kehamilan dalam rahim usia kehamilan 3 (tiga) bulan sampai 32 (tiga puluh dua) minggu tunggal hidup letak bujur kepala dibawah.
  2. Bahwa setelah mengetahui saksi korban hamil kemudian bapak kandung saksi korban (saksi Misrai) dengan dibantu oleh saksi Abu Nasim menyelesaikan permasalahan tersebut dan dihadapan bapak kandungnya saksi korban (saksi Misrai) dan saksi Abu Nasim tidak mengakui perbuatannya kalau telah menyetubuhi saksi korban sehingga saksi korban hamil, karena tidak penyelesaian dari terdakwa dengan alasan terdakwa mempunyai istri dan anak akhirnya ayah kandung saksi korban (saksi Misrai) melapor kejadian tersebut ke Polres Probolinggo perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 (1) KUHP.
  1. Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan dapat diambil beberapa poin pokok yang diantaranya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

  • Visum Et repertum dari RSUD “Waluyo JJati” Kraksaan No. 577/MR/XII/2011 tanggal 04 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yessi Rahmawati, Sp OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    • Pemeriksaan Genetalis
    • Hymen : terdapat robekan lama ke dasar pada jam dua, tujuh, Sembilan
    • Uterus Besar : seperti hamil tiga puluh sampai tiga puluh dua minggu
    • Pemeriksaan USG : janin dalam rahim tunggal hidup letak bujur kepala dibawah
    • Taksiran berat janin : Sembilan tujuh ratus enam puluh gram
    • Taksiran persalinan : Tanggal dua puluh tujuh bulan pebruari tahun dua ribu dua belas
    • Placenta implantasi di fundus grade dua

Menimbang bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning
  • 1 (satu) potong rok meksi warna hitam
  • 1 (satu) potong celana dalam pink

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur  dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar baginya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana dan Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam Tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;

Menimbang,  bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b UU RI No. 8 Tahun 1981, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka Majelis akan melihat terlebih dahulu hal-hal yang membertakan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa selama dipersidangan yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

  • Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IY hamil dan mealhirkan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

  • Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
  • Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
  • Terdakwa telah memberikan bantuan biaya kepada saksi korban IY;
  1. Amar Putusan

Adapun amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

 

MENGADILI

 

  1. Menyatakan terdakwa SGM Bin Durrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berturut-turut”.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) potong rok meksi warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna pink dikembalikan kepada saksi korban IY;

  1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

 

  1. Komentar

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan dalam perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. OIeh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan yang bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada absan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang memberikan pemidanaan sudah tepat.

Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan penjatuhan pidana secara komulatif pidana penjara dengan denda dengan mendasarkan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Seperti yang diketahui dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yang harus diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan tujuan pemidanaan itu, yang semuanya terdapat di dalam putusan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

  • Perbuatan terdakwa akan berdampak negatif bagi masa depan saksi korban.
  • pembuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama, / kesusilaan dan adat istiadat dan budaya khususnya

Hal-hal yang meringankan:

  • Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
  • Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
  • Terdakwa telah memberikan bantuan biaya kepada saksi korban IY;

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa dalam setiap menjatuhkan putusan perkara pidana, Majelis Hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa, dengan berdasarkan fakta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak penuntut umum berhak untuk menjalani eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan.

Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib atau dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya, dapat dipandang sebagai mempunyai sesuatu yang patut mendapat penghargaan. Penghargaan ini berupa peringanan ancaman pidana yang dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Sedangkan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut dapat dijadikan bahan perbandingan dan kajian agar untuk masa yang akan datang dapat mengacu kepada hal-hal tersebut diatas.

Berdasarkan putusan perkara pidana Nomor : 128/ Pid. B / 2011 / PN.Kraksaan, menyatakan bahwa terdakwa “SGM” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, memaksa anak bersetubuh dengannya. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebeum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan bagi terdakwa. Jadi pidana yang jatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Hakim dalam menerapkan pidana penjara, disamping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan ( pidana penjara ), seperti:

  1. Faktor usia si pelaku tindak pidana,
  2. Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali,
  3. Kerugian terhadap korban,
  4. Sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

Efektivitas Pidana Denda yang menyertai Pidana Penjara pada Putusan Perkara Nomor: 128/ Pid.B /2011 / PN. Kraksaan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa dalam menjatuhkan pidana, peranan Majelis Hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

Tindakan terhadap kejahatan dengan penyitaan terhadap milik atau pembayaran denda telah terdapat di sebagian besar masyarakat. Tetapi sangat banyak ragamnya dalam menitikberatkan soalnya dalam 60 sistem ini. Perkembangannya adalah mengikuti perkembangan tindakan masyarakat yang berupa penghukuman. Ketika seseorang dirugikan oleh yang lain maka Ia boleh menuntut penggantian rugi atas kerugiannya. Jumlahnya tergantung dan besarnya kerugian yang diderita dan posisi sosialnya dari yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Penulis menarik kesimpulan bahwa, dalam hal ini ditinjau dan segi efektivitasnya, maka pidana denda yang menyertai pidana penjara pada putusan perkara Nomor: 128  Pid.B/ 2011 / PN. Kraksaan sudah efektif  karena terdakwa “SGM”  membayar denda yang dijatuhkan padanya, dan menjalani hukuman dipenjara selama 7 (tujuh) Tahun.

DAFTAR BACAAN

 

  1. Buku
  2. Zainal Abidin , Hukum Pidana I, Jakarta Sinai Grafika, 2007.\

Andi Hamzah, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia, Bandung Akademika Presindo, 1993.

Ahmad All, Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofos dan sosiologis, Jakarta : Gunung Agung, 2002.

Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenal Kesopanan, Bandung Angkasa, 2005.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta Akademi Pressindo, 1989.

Bagong Suyanto, Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan, Surabaya Airlangga University Press. 2003.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Semarang Badan Penerbit UNDIP, 1996.

____________Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2002.

Bismar Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Jakarta : Rajawali, 1986.

Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Prakek Peradilan, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT. Relika Aditomo, 2006.

Hermien Hadiati Koeswati, Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Jakarta : PT. Citra Adtya, 1995.

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar

Grafika, 2008.

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung:

  1. Citra Adtya Bakti, 2007.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung : PT.

Refika Aditama, 2008.

Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan

Pemidanaan, Jakarta : Sinar Graflka, 2007.

P.A.F.Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung CV. Armico, 1984.

Roeslan Saleh, Stesci Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Barn, 1987.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Alumni, 1986.

Utrecht E, Hukum Pidana I, Jakarta: Pustaka Tinta Masyarakat, 1995

Van Bemmelen, J.M, 1-lukum pidana I, Bandung : Bina Cipta, 1987.

  1. Peraturan Perundang-undangan dan peraturan Iainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

  1. Sumber Lain

Internet :

http/wwwlgoogle,pemidanaan,pidana dan tindakan .pdf, diakses tanggal 09 Juli 2010, Pukul 06:02:05 PM.

http/www/google/eksistensi-pidana-penjara.html, diakses tanggal 10 juli 2010, Pukul 05:20:37 PM.

http/www/google/sistem hukum dan kekerasan terhadap perempuan.html, diakses tanggal 10 Juli 2010, Pukul 04:21:50 PM.

 

IRONI KEADILAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh. H. Husni Mubarok   Abstract  

Di Indonsia, ganjaran hukuman bagi koruptor yang merugikan uang Negara dengan hukuman bagi maling bawang kiloan tidaklah jauh berbeda. Hal ini terbukti dengan sejumlah hukuman yang diperoleh koruptor yang jauh dari rasa keadilan. Misalnya hukuman DPR RI dari partai Demokrat Angelina Patricia Pingkan Sondak atau biasa dipanggil Anggie yang hanya diganjar 4,5 tahun dan denda 250 juta subsider kurungan enam bulan penjara dengan sangkaan korupsi yang mencapai 2,5 Miliar tanpa adanya pengembalian uang negara yang dirugikan.[1] Kemudian pada tanggal 5 juli 2007, pengadilan negeri serang banten menjatuhkan hukuman delapan bulan bagi dua kuli panggul yang mencuri bawang merah 10 kilogram. Dan pada hari yang sama, dipengadilan yang sama, beberapa mantan anggota DPRD provinsi Banten yang dituduh  melakukan korupsi dana APBD  2003 sebesar 14 miliar, hanya dituntut hukuman penjara 1,5 tahun. Mereka merupakan bagian dari 75 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi 14 M tersebut. mantan anggota DPRD banten yang sudah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama, satu orang divonis 12 bulan penjara, sedangkan empat tersangka lainnya divonis 15 bulan penjara.[2]

Jika melihat efek destruktif yang dihasilkan antara kejahatan korupsi dengan pencurian 10 kilogram bawang, tentu perbedaannya cukup jauh. Menurut  Dieter Frishh, Mantan  Direktur Jendral Pembangunan Eropa, Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk sebuah barang  dan jasa , memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar , bukan pada urgensi kepentingan public. Dari itu semua pada akhirnya korupsi menyebabkan situasi social-ekonomi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. [3]Sedangkan jika pencurian 10 kilogram bawang, tentu yang dirugikan pemilik bawang seorang. Dan terhadap pertumbuhan ekonomi makro tidak memiliki peran berarti alias tidak berpengaruh.

Dengan melihat perbedaan efek destruktif , tentu telah terjadi ketidak adilan hukum terhadap pelanggar hukum itu sendiri. Permasalahannya kemudian adalah, bagaimana konsep keadilan bisa dibentuk dalam sebuah masyarakat jika keadaan sosial dtengah kehidupan masyarakat masih jauh dari rasa keadilan bagi kalangan yang kurang beruntung dalam  kehidupan sosial.

Pendahuluan

Perlu diketahui, suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan. Karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan. Karena itu dalam pembentukan tata hukum dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip umum tersebut yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara itu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil. Karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang yang mungkin, justru berpikir secara hukum berakit erat dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban itu terwujud.

Para filsup banyak membicarakan apa hakikat dari keadilan itu. Pada alam pikir masa Yunani Kuno (Abad VI-V SM) memandang manusia adalah bagian dari alam semesta. Hal-hal yang ada dalam dunia, muncul dan lenyap menurut keharusan alamiah. Demikian juga yang terjadi pada manusia, keteraturan hidup bersama harus disesuaikan keharusan alamiah. Bila keteraturan itu terjadi maka timbulah keadilan. Oleh Theo Huijbers disebut masa ini merupakan permulaan tanggapan tentang hukum pada orang-orang Yunani yang masih bersifat primitif. Maksud dari primitif, bahwa hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah (nomos), baik semesta alam maupun hidup manusia tinggal di bawah hukum alamiah itu.[4]

Plato menggambarkan keadilan yang ada pada jiwa manusia dengan cara membandingkan dengan negara. Menurutnya, jiwa manusia terdiri atas tiga bagian, yakni pikiran (logistikon), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (epithumatikon), dan rasa baik dan jahat (thumoeindes). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilakan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi jika perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukan pada akal budi melalui rasa rasa baik dan jahat.[5]

Gagasan Plato, diteruskan oleh muridnya Aristoteles. Terobosan lain yang dilakukan Aristoteles bagi pemikiran hukum dibagi dengan dua jenis. Pertama, konsekuensi lebih jauh dari pembedaan antara prinsip materia dan prinsip bentuk. Penerapan lebih jauh dalam prinsip ini kemudian dapat diamati pada masa Romawi Kuno dan yang kita anut hingga sekarang ini sebagai pembeda antara hukum formal dan hukum material. Kedua, Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif. Padahal sebelum itu, hukum alam adalah hukum alam-semesta yang dicerminkan dalam undang-undang.

Ketiga, keadilan (dikaiosyne), yang bagi Plato merupakan refleksi dari eidos dalam polis, oleh Aristoteles dipisahkan sebagai keadilan yang menghukum dan keadilan yang membagi. Mengenai keadilan, Aristoteles dibilang paling pertama kalinya dalam melakukan ramifikasi terhadap konsep keadilan.[6]

Dalam karyanya Nicomachean Ethics, sepenuhnya ditujukan bagi konsep keadilan yang berdasarkan pada intisari filsafat hukumnya. Karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitanya dengan keadilan.

Yang sangat penting dalam pandanganya, pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun, Aristoteles juga membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan tiap manusia sebagai unit. Inilah yang sekarang kita pahami dan maksudkan bahwa semua warga negara sama di depan hukum (equality before the law). Sementara kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuanya, prestasinya dan sebagainya.

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik dan keadilan korektif berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberika atas pencapaian yang sama rata pula. Pada keadilan korektif bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Dengan penjelasan lebih lanjut bahwa keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh anggota masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikanya, yakni nilainya bagi masyarakat. Selanjutnya keadilan korektif. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.[7]

Konsep Jhon Rawls Tentang Keadilan Sebagai Fairness.

Apa yang memungkinkan anggota-anggota dari suatu masyarakat secara bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur pembagian hak dan kewajiban di antara mereka? Apa yang bisa mendorong anggota-anggota masyarakat tersebut untuk terlibat secara sukarela dalam berbagai kerja sama sosial? Tentu saja, dalam suatu tatanan sosial yang totaliter, anggota-anggota dari masyarakatnya bisa saja secara terpaksa menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ditetapkan oleh rezim totaliter tersebut, karena mereka mungkin merasa takut. Akan tetapi, untuk kedua kalinya dikemukakan di sini, pertanyaannya adalah apa yang memungkinkan munculnya kesukarelaan dari segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai fariness menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya.[8] Sampai di sini, pertanyaan belum sepenuhnya terjawab. Lantas, apa yang Rawls maksudkan dengan keadilan sebagai fairness? Mengapa fairness itu sedemikian penting dalam rumusan keadilan Rawls? Apa yang memungkinkan suatu keadilan sebagai fairness bisa muncul?

Ketika berbicara tentang ketentutan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang fair di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerja sama sosial.[9]

Demikian, kesepakatan yang fair adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang fair itu bisa diperoleh? Rawls memandang bahwa kesepakatan yang fair hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap fair. Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai fairness adalah “keadilan prosedural murni”.[10] Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang fair (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.[11]  Tentunya, konsep keadilan yang bersifat prosedur yang fair (tidak memihak) sangat jarang terjadi di Indonesia. Dalam sejumlah jabatan strategis yang bertujuan bagi bersemainya nilai-nilai keadilan seperti pengangkatan Mahkamah Agung, Jaksa Agung, serta sejumlah jabatan strategis pejabat public, lobi lobi politis untuk kepentingan sejumlah kelompok masih menjadi fenomena nyata di Indonesia.

Tidak heran, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie[12] menyarankan agar mekanisme pemilihan ketua Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan diantara para hakim agung sebaiknya diubah. Sebab, mekanisme pemilihan ketua MA yang berlaku saat ini rawan dipolitisasi.

Jimly mengungkapkan, perubahan mekanisme dilakukan agar ada sistem check and balances, seperti pemilihan Ketua MA di Amerika yang dipilih oleh presiden. Sehingga independensi hakim hanya dalam menangani perkara. Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan ketua MA yang berlaku saat ini berasal dari dan dipilih oleh para hakim agung sebagaimana diatur Pasal 24A UUD 1945. Namun, dikatakan Jimly mekanisme pemilihan ketua MA saat ini sudah tidak relevan lagi. Sebab, sistem yang sekarang ini justru akan menciptakan iklim hierarkis atau sistem sentralisasi di tangan satu orang  atau ketua MA.

Dengan demikian, sistem ini tanpa disadari akan membentuk iklim kerja segala sesuatu tergantung ke atas, sehingga independensi para hakim agung dalam menangani perkara akan terpengaruh ketika sering mengikuti kegiatan protokoler Ketua MA Seperti meresmikan gedung pengadilan atau melantik pimpinan pengadilan.

Karena itu, seharusnya pemilihan ketua dan wakil ketua MA diubah dengan cara mengubah Pasal 24A UUD 1945.  Dalam hal ini, mekanisme pemilihan dan pengangkatan ketua dan wakil Ketua MA,tidak diberikan secara mutlak kepada internal para hakim agung. Namun juga melibatkan unsur dari lembaga luar yang ikut menentukan proses pemilihan. Dalam konsep keadilan Jhon rawls, pemilihan tanpa melibatkan sejumlah unsur penting untuk terciptanya sebuah keadilan bisa dipastikan hasilnya tidak akan maksimal dalam penegakan keadilan.

Perlu diketahui, selama ini, mekanisme pemilihan ketua MA sangat rawan dipolitisasi. Selama ini, figur Ketua MA selalu berasal dari lingkungan peradilan umum dan wakilnya dari peradilan agama. Jika hal ini terus dibiarkan, tentu terkesan ada pelanggengan kekuasaan structural  yang  berakibat pada mandegnya upaya penegakan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Sebab nilai fairness dalam pemilihan MA jauh dari asa.

Lalu bagaimana pemilihan Kejaksaan Agung di Indoensia.  Sudah kita maklumi bersama, pemilihan kejaksaan Agung merupakan hak priogatif presiden. Sayangnya, presiden kita seringkali lebih mengedepankan keseimbangan politik daripada penegakan keadilan. Tidak heran, Ahli hukum dan pengajar Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi[13]  megungkapkan bahwa posisi Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem selalu dikaitkan dengan pandangan publik bahwa yang bersangkutan tidak bebas dari kepentingan politik dan sangat mempengaruhi tindakan dan keputusannya.

Bahkan meski dari  catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang rilis hasil penilaian akuntabilitas dan kinerja lembaga Negara sebanyak 77 lembaga negara/pemerintah— menunjukkan Kejaksaan Agung memiliki kinerja dan akuntabilitas yang terburuk (peringkat 77), namun sosok Prasetyo masih dipertahankan.  Meskipun, isu keterlibatannya dalam skandal dana bansos di Sumatera Utara (Sumut) sempat mengemuka.

Pertanyaannya kemudian, mengapa presiden mempertahankan HM Prasetyo meski kinerja dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya terburuk?. Tanpa melakukan intervensi terhadap kebijakan presiden Joko Widodo, kita bisa membaca bahwa tidak adanya fairness dalam pemilihan menjadi salah satu menyebab utama nilai keadilan di Indonesia masih jauh dari harapan.

Posisi Asali

Di atas, Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang fair demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang fair ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi asali” (the original position).

Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan: Pertama, adalah penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya kadilan sebagai fairness. Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls, posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara fair.[14]

Kedua, setiap orang yang berpartisipasi di dalam proses perumusan prinsip-prinsip keadilan ini harus benar-benar masuk dalam situasi ideal tersebut. Hanya saja, Rawls percaya bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam posisi asali. Hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk ke dalam situasi hipotesis ini, yakni mereka yang memiliki kemampuan bernalar sesuai dengan standar formal dalam dunia ilmu pengetahuan. Ketentuan-ketentuan ilmiah ini membuka peluang bagi semua orang untuk masuk ke dalam proses musyawarah yang fair.[15]

Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang berada dalam posisi asali harus juga berada dalam keadaan “tanpa pengetahuan.” Melalui gagasan tentang “keadaan-tanpa-pengetahuan” tersebut, Rawls ingin menegaskan bahwa semua pihak yang ada dalam posisi asali tidak memiliki pengetahuan mengenai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhi mereka dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama keadilan. Keadaan ketidaktahuan akan hal-hal partikular memang menjadi syarat penting untuk menjamin fairness. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut harus mampu melakukan penilaian atas prinsip-prinsip keadilan yang senantiasa dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan yang umum sifatnya.[16]

Rawls juga menggambarkan bahwa dalam posisi asali tersebut semua pihak juga diandaikan bersikap saling-tidak-peduli dengan kepentingan pihak lain. Di sini dimaksudkan bahwa semua pihak berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang dianggap paling baik bagi dirinya. Pada saat yang sama, mereka juga dianggap tidak saling mengetahui apa yang dapat diperoleh pihak lain bagi dirinya sendiri. Gambaran ini secara sekilas menunjukan karikatur orang-orang yang justru bertolak belakang dengan semangat kerja sama yang menjadi inti konsep keadilan sebagai fairness. Namun demikian, penggambaran Rawls tentang sikap saling-tidak-peduli di antara orang-orang yang ada dalam posisi asali tersebut sebenarnya lebih sebagai sebuah pengandaian agar semua pihak dalam posisi asali mampu membebaskan diri dari rasa iri terhadap apa yang mungkin didapatkan oleh orang lain. Untuk itu, semua orang harus berkonsentrasi hanya pada apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimana setiap pihak yang berusaha mengejar kepentingannya sendiri (rasional) di dalam posisi asali dan berada dalam keadaan “tanpa-pengetahuan” itu pada akhirnya dapat memilih prinsip-prinsip pertama keadilan yang mampu menjamin kepentingan semua pihak? Menurut Rawls, dalam situasi tersebut, maka orang-orang atau para pihak akan memastikan bahwa prinsip keadilan yang akan dirumuskan bisa menjamin distribusi “nilai-nilai primer” (primary goods) yang fair.

Dalam hal ini, “nilai-nilai primer” adalah satu-satunya motivasi yang mendorong dan membimbing semua pihak dalam usahanya memilih prinsip-prinsip pertama keadilan. Dengan nilai-nilai primer, Rawls memaksudkan semua nilai sosial dasar yang pasti diinginkan dan dikejar oleh semua manusia. Artinya, pelbagai manfaat yang dilihat dan dihayati sebagai nilai-nilai sosial yang harus dimiliki oleh seseorang agar layak disebut manusia.

Gagasan Rawls tentang posisi asali tersebut sebenarnya merupakan refleksi dari konsep moral tentang person: setiap manusia diakui dan diperlakukan sebagai person yang rasional, bebas, dan setara (memiliki hak yang sama). Dalam pandangan Rawls, manusia sebagai person moral pada dasarnya memiliki dua kemampuan moral, yakni: 1) kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga didorong untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial; dan 2) kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik. Rawls menyebut kedua kemampuan ini sebagai a sense of justice dan a sense of the good. Kemampuan-kemampuan moral itu memberikan kemungkinan bagi manusia sebagai person moral untuk bertindak secara rasional dan otonom dalam menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan yang dianggap baik bagi dirinya di satu sisi, serta bertindak berdasarkan prinsip-prinsip keadilan di lain sisi.[17]

Dua Prinsip Keadilan

Dalam kondisi awal (posisi asali) sebagaimana dijelaskan di atas, Rawls percaya bahwa semua pihak akan bersikap rasional; dan sebagai person yang rasional, semua pihak akan lebih suka memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (utilitarianisme). Prinsip itu adalah:  Semua nilai-nilai sosial—kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri—harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung.[18]

Bertolak dari prinsip umum di atas, Rawls merumuskan kedua prinsip keadilan sebagai berikut: 1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; 2. Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberi keuntungan bagi bagi orang-oang yang paling tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.[19]

Dengan demikian, untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya serial order atau lexical order.[20] Dengan pengaturan seperti ini, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama.[21]

Membangun Keadilan Dalam Penataan Institusi Politik dan Ekonomi

Konsepsi keadilan Rawls cukup mencolok terhadap dukungan dan pengakuan yang kuat akan hak dan kewajiban manusia, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Secara khusus, konsepsi keadilan tersebut menuntut hak pastisipasi yang sama bagi semua warga masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan bahwa seluruh struktur sosial dasar sungguh-sungguh mampu menjamin kepentingan semua pihak.

Dari sudut politik, konsepsi keadilan Rawls diformulasikan ke dalam tiga sendi utama: (1) hak atas partisipasi politik yang sama; (2) hak warga untuk tidak patuh; dan (3) hak warga untuk menolak berdasarkan hati nurani. Ketiga hal ini menjadi manifestasi kelembagaan dari prinsip keadilan pertama dalam teori kedilan Rawls.

Rawls memandang hak atas partisipasi politik yang sama tersebut bisa terakomodasi dalam sebuah sistem politik yang tidak saja bersifat demokratis, tapi juga konstitusional. Sistem politik demokrasi konstitusional di sini dicirikan oleh dua hal utama: pertama, adanya suatu badan perwakilan yang dipilih melalui suatu pemilihan yang fair dan bertanggung jawab kepada pemilihnya, yang berfungsi sebagai badan legislatif untuk merumuskan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan sosial; dan kedua, adanya perlindungan konstitusional terhadap kebebasan-kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berpikir dan berbicara, kebebasan berkumpul dan membentuk organisasi politik.[22]

Bagi Rawls, sistem politik demokrasi konstitusional harus memberikan ruang bagi hak untuk tidak patuh (pada Negara), karena hak ini adalah konsekuensi logis dari demokrasi. Rawls memaksudkan hak untuk tidak patuh ini sebagai ‘suatu tindakan publik, tanpa kekerasan, berdasarkan suara hati tetapi bersifat politis, bertentangan dengan hukum karena biasanya dilakukan dengan tujuan menghasilkan perubahan hukum atau kebijakan pemerintah.[23]’ Dalam hal ini, Rawls memandang bahwa ada ruang di mana hukum yang ditetapkan tidak bersifat adil sehingga warga Negara boleh melakukan tindakan politik untuk menentang dan mengubahnya melalui cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Jika hak untuk tidak patuh dimaksudkan sebagai tindakan politik untuk memperbaiki hukum yang tidak adil, maka hak untuk menolak berdasarkan hati nurani lebih dimaksudkan sebagai ruang yang diberikan kepada seseorang untuk tidak mematuhi hukum jika hal itu dipandang bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Misalnya, jika terdapat sebuah hukum yang meminta warganya untuk berperang sementara terdapat seorang warga yang memiliki keyakinan bahwa membunuh bertentangan dengan prinsip keadilan yang dipegangnya, maka dia berhak untuk menolak untuk ikut berperang.[24]

Dari sudut penataan ekonomi, konsepsi keadilan Rawls menuntut suatu basis ekonomi yang fair melalui sistem perpajakan yang proporsional (dan bahkan pajak progresif jika diperlukan) serta sistem menabung yang adil sehingga memungkinkan terwujudnya distribusi yang adil pula atas semua nilai dan sumber daya sosial. Di sini perlu ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati nilai-nilai dan sumber daya sosial dalam jumlah yang sama, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menciptakan kemungkinan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi anggota masyarakat dalam generasi yang sama, tetapi juga bagi generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Bagi Rawls, kekayaan dan kelebihan-kelebihan bakat alamiah seseorang harus digunakan untuk meningkatkan prospek orang-orang yang paling tidak beruntung di dalam masyarakat.[25]

Penutup

Dengan melihat pola pengambilan keputusan sejumlah jabatan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia— dan bukti bukti ketidak efektifan dalam penegakan hukum, konsep keadilan yang ditawarkan Jhon Rawls memberikan solusi kepada kita, bagaimana keadilan bisa diraih dengan cara mengesampingkan ego untuk kemudian mencari prinsip fairness dalam pengambilan keputusasn strategis dalam penegakan keadilan hukum di Indonesia.

Dalam hal ini, penyikapan demokrasi dalam pemilihan sebuah jabatan strategis— terutama dalam penegakan kedilan hukum, tidak cukup sekedar voting maupun penunjukan langsung. Namun berusaha memperoleh hasil pengambilan keputusan yang memungkinkan terciptanya keadilan murni tanpa adanya politisasi yang memungkinkan munculnya politisasi sebuah keputusan akhir. Dimana pada akhirnya, penegakan keadilan bisa dirasakan oleh seluruh elemen bangsa.

Daftar Pustaka

 

Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta; Rajawali Pers.2013)

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta; Kanisius.1995)

Kusumohamidjojo, Budiono, Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil, Bandung; Bandar Maju. 2011)

Friedrich, Carl, Jaochim (alih bahasa; Raisul Mutaqien), Filsafat Hukum; Perspektif Sejarah, Bandung; Nusa Media. 2008

Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1971)

Ujan, Andre Ata, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls (Yogyakarta: Kanisius, 2001)

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f28065fd1a37/mekanisme-pemilihan-ketua-ma-rawan-dipolitisasi di akses 22 september 2016

http://www.beritasatu.com/nasional/339472-kritikan-terhadap-kinerja-kejagung-presiden-harus-perhatikan-aspirasi-publik.html di akses 22 September 2016.

[1] Kompas, Kamis 10 Januari 2013.

[2] Dikutip dari Koran kompas , sabtu 7 Juli 2006, Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta; Rajawali Pers.2013, hlm.218.

[3]Bahan Bacaan Akhiar Salmi, Paper 2009, “Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”,http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b0a444f23252/UU%20KPK

[4] Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta; Kanisius.1995), hlm.22

[5] Erwin, Muhamad, Filsafat Hukum, (Jakarta; Rajawali Pers. 2013), h.223

[6] Kusumohamidjojo, Budiono, Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil, Bandung; Bandar Maju. 2011)h. 35-36

[7] Friedrich, Carl, Jaochim (alih bahasa; Raisul Mutaqien), Filsafat Hukum; Perspektif Sejarah, Bandung; Nusa Media. 2008, h. 24-25.

[8] Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1971), h.4-5.

[9] Ibid, hal.4-5.

[10] Ujan, Andre Ata, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h.42

[11] Jhon Rawls, Op Cit,.hal. 4-5.

[12] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f28065fd1a37/mekanisme-pemilihan-ketua-ma-rawan-dipolitisasi di akses 22 september 2014

[13] http://www.beritasatu.com/nasional/339472-kritikan-terhadap-kinerja-kejagung-presiden-harus-perhatikan-aspirasi-publik.html di akses 22 September 2016.

[14] Jhon Rawls, Op Cit,.hal.120.

[15] Jhon Rawls, Op Cit,.hal.130-135

[16] Jhon Rawls, Op Cit,.hal. 136-142

[17] Jhon Rawls, Op Cit,.hal. 88

[18] Jhon Rawls, Op Cit,.hal. 62

[19] Jhon Rawls, Op Cit,.hal.60

[20] Jhon Rawls, Op Cit,.hal. 63-64

[21] Jhon Rawls, Op Cit,.hal. 250

[22] Jhon Rawls, Op Cit,.hal.222

[23] Jhon Rawls, Op Cit,.hal.364

[24] Jhon Rawls, Op Cit,.hal. 370-380

[25] Jhon Rawls, Op Cit,.hal. 260-285

SANKSI PELAKU PEDOPHILIA DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2016

Oleh. M. Zainal,

 

  1. Latar Belakang

Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh pemberitaan kasus pemerkosaan dan pembunuhan dimana korban serta pelakunya adalah anak dibawah umur, hampir seluruh media masa baik elektronik maupun cetak dan bahkan setiap hari kita melihat tayangan pemberitaan tersebut, bagi kita sangat miris melihat kejadian yang amat tragis terjadi di negeri kita ini, yang oleh dunia luar kita dikenal sebagai orang yang berbudaya tinggi serta agamis, namun nyatanya hal ini berbalik 180 derajat dari kenytaan yang ada.

Telah terjadi pergeseran nilai dan degradasi moral pada generasi muda kita yang hampir setiap sudut daerah kenakalan remaja yang melampaui batas kemanusiaan selalu hadir mewarnai nuansa kehidupan bangasa Indonesia yang nota bene adalah bangsa yang beradab.

Persoalan ini muncul karena beberapa faktor, diantaranya factor ekonomi, pendidikan, lingkungan, pengaruh budaya luar dan bahkan maraknya perderan minuman keras dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu pemicu  terjadinya perbuatan oleh remaja diluar batas kemanusiaan.

Pergaulan bebas dan terjadinya seks bebas dikalangan remaja menunjukkan betapa bangsa kita ini sudah mulai terjadi dekadensi moral, krisis akhlak, agama sudah bukan lagi sebagai panutan, tuntunan hanya menjadi tontonan.

Dari fenomena tersebut telah banyak menimbulkan bencana serta tragedy yang memilukan, bahkan kita selaku orang tua diselimuti rasa ketakutan yang mendalam tat kala kasus-kasus yang menimpa pada putra-putri kita yang terjadi tidak hanya diluar rumah bahkan hal ini terjadi di tempat mereka mengenyam pendidikan, seperti kasus guru yang melakukan pelecehan seks sual terhadap anak didiknya seperti yang terjadi di JIS, pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung, paman, ayah tiri, dan bahkan sampai pada pembunuhan.

Kejadian-kejadian tersebut merupakan bagian dari sebuah tragedy yang tidak bisa kita pungkiri suatu saat pelakunya ada ditengah-tengah kita. Lalu apa dan bagaimana kita bisa mencegah serta melakukan tindakan preventif agar peristiwa-peristiwa yang telah terjadi menimpa saudara-saudara kita tidak terjadi ditengah-tengah keluarga kita, maka setidaknya kita harus tahu apa penyebab utama pelaku melakukan hal tersbut serta factor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka melakukan tindakan tersebut jika ditinjau dari perspsktif Kriminologi dan sekalugus akan diuraikan bagaimana sanksi para pelaku menurut UU perlindungan anak. oleh karenanya merujuk pada hal tersbut penulis ingin memaparkan beberapa kajian teoritis terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur menurut perspektif Ilmu Kriminologi dan sanksi hokum terhadap pelaku menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

  1. Tujuan

Dari beberapa kasus yang muncul akhir-akhir ini penulis merasa terpanggil untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana kasus itu terjadi serta apa dampak yang ditimbulkan oleh pelaku maupun korban dan keluarga korban dengan harapan agar kita lebih waspada dan berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak kenal bahkan orang-orang disekitar kita serta berfikir seribu kali untuk melakukan tindakan tersebut.

  1. Rumuasan Masalah
  2. Bagaimana Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif KUHP dan Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2016
  3. Bagaimana sanksi para pelaku Pelecehan Seksual di bawah umur menurut UU Perlindungan Anak.

 

  1. Pembahasan
  2. Pengertian Pedophilia

Adalah suatu kelainan seksual (dan kejiwaan) pada seseorang yang punya ketertarikan pada anak di bawah umur (children). Atau penyimpangan seksual di mana anak-anak adalah objek seksual disukai.

Pedofilia adalah paraphilia yang melibatkan minat abnormal pada anak. Paraphilia adalah gangguan yang ditandai dengan berulang intens dorongan seksual dan syur fantasi umumnya melibatkan : objek bukan manusia, penderitaan atau penghinaan diri sendiri atau pasangan seseorang (bukan hanya simulasi), atau hewan, anak-anak, atau orang nonconsenting lainnya. Pedofilia juga gangguan psikoseksual di mana tindakan fantasi atau sebenarnya terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak sebelum pubertas adalah berarti disukai atau eksklusif untuk mencapai rangsangan seksual dan kepuasan. Ini mungkin ditujukan terhadap anak-anak dari jenis kelamin yang sama atau anak-anak dari jenis kelamin lainnya. Beberapa pedofil yang tertarik pada kedua anak laki-laki dan perempuan. Beberapa tertarik hanya untuk anak-anak, sementara yang lain tertarik untuk orang dewasa maupun anak-anak.

Pedofilia didefinisikan oleh para profesional kesehatan mental sebagai gangguan mental, tetapi sistem hukum Amerika mendefinisikan bertindak atas dorongan pedofilia sebagai tindakan kriminal.

Fantasi sex yang digunakan seorang pedophil (pedo terhadap anak cowok) adalah dengan mengajak sodomi maupun menyodomi.

Orang-orang yang menikmati pornografi anak adalah pedofil. Beberapa pedofil secara seksual tertarik hanya terhadap anak-anak dan sama sekali tidak tertarik terhadap orang dewasa. Pedofilia biasanya kondisi kronis.

Ciri utama adalah :

  1. Berulang kali selama minimal 6 bulan, pasien memiliki keinginan kuat seksual, fantasi atau perilaku mengenai aktivitas seksual dengan anak belum matang seksual (biasanya usia 13 tahun atau di bawah).
  2. Hal ini menyebabkan penting distress klinis atau bekerja merusak, sosial atau berfungsi pribadi.
  3. Pasien adalah 16 atau lebih tua dan paling sedikit 5 tahun lebih tua dari anak.

Ketika pedofilia menjadi aktif secara seksual dengan seorang anak dia dapat :

  • Membuka baju anak.
  • Mendorong anak untuk menonton mereka masturbasi.
  • Menyentuh atau meraba-raba alat kelamin anak tersebut.
  • Paksa melakukan tindakan seksual pada anak.

Penyebab yang mendasari pedofilia tidak jelas. Meskipun kelainan biologis seperti hormon ketidakseimbangan dapat menyebabkan gangguan di beberapa individu, faktor biologis belum terbukti sebagai penyebab. Dalam banyak kasus kelakuan pedofilia tampak terkait dengan pelecehan seksual atau penelantaran alami selama masa kanak-kanak dan dengan atau kerdil emosional perkembangan psikologis. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual lebih cenderung menjadi pedofil atau pelanggar seks. Anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual lebih sering menanggapi dengan terlibat dalam perilaku merusak diri sendiri, seperti penyalahgunaan zat atau prostitusi.

Karena pedofilia dianggap serius pelanggaran seksual, pasien yang didiagnosis dengan gangguan tersebut diharapkan untuk berpartisipasi dalam program pengobatan. Di antara bentuk-bentuk perawatan yang efektif untuk pedofilia yaitu kognitif dan terapi perilaku yang mempekerjakan pelatihan empati dan restrukturisasi pola pikir menyimpang dan terdistorsi. Pelatihan Empati mengajarkan pasien untuk melihat perilakunya dari sudut pandang korban. Upaya distorsi kognitif terapi untuk merestrukturisasi pasien menyimpang gagasan-misalnya, dengan memperkuat fakta bahwa pemaksaan terhadap anak-anak ke dalam kegiatan seksual adalah perilaku yang tidak pantas. Dalam beberapa obat kasus seperti cyproterone yang menekan aktivitas testosteron pada pria dapat efektif dalam mengurangi perilaku yang agresif dan dorongan seksual.

  1. Hasrat Pedophil brasal

Prilaku pedofilia dianggap sebagai kejatan di hampir semua negara. Namun tidak jelas kenapa sang pelaku bisa mengembangkan orientasi seksual kepada anak-anak. Ilmuwan Jerman berupaya menelusuri penyebabnya.

Sekelompok ilmuwan lintas institusi menyelidiki penyebab prilaku pedofil. Kendati beragam hasil penelitian sudah dipublikasikan terkait prilaku menyimpang itu, hingga kini ilmuwan belum berhasil menguak fungsi otak seorang pedofil, kata Pakar Psikologi dan Psikoterapi Jerman, Jorge Ponseti.

“MRT membuka jalan untuk mempelajari aktivitas dan struktur otak. Yang menyenangkan adalah kami tidak harus membedah kepala pelaku,” katanya. Penggunaan MRT serta merta menggandakan temuan terkait prilaku seorang pedofil.

Pakar medis misalnya menyusun karakter yang mengarah pada pelaku kejahatan seksual. “Pedofil biasanya menunjukkan penyimpangan dalam Neuropsikologi,” kata Ponseti. “Tingkat intelegensia-nya kira-kira lebih rendah delapan persen ketimbang rata-rata.”

“Yang menarik adalah usia korban berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan pelaku,” imbuhnya lagi. Jadi semakin bodoh seorang pelaku, semakin muda juga usia anak di bawah umur yang menjadi korbannya.

Selain itu temuan terbaru membuktikan, pedofil cendrung memiliki tubuh yang lebih pendek ketimbang rata-rata penduduk. Ilmuwan Kanada juga melaporkan, pedofil mengalami cedera kepala dua kali lipat lebih banyak ketimbang anak-anak pada umumnya.

  1. Penyakit atau Orientasi Seksual?

Kendati “tidak semua pedofil lantas menjadi pemerkosa anak-anak,” Ponseti mengaku pihaknya kesulitan membuat perbedaan ilmuah terkait potensi tindak kriminal di antara pedofil. Banyak yang tidak tahu, dunia kesehatan seksual selama ini menilai pedofilia sebagai gangguan mental.

William James Vahey buron FBI. “Pelaku pedofil terparah sepanjang sejarah,” kata seorang agen kepolisian federal AS soal Vahey.

Tapi hal itu cuma berlaku jika sang pedofil menyebabkan kerugian pada orang lain. “Menurut sistem klasifikasi psikologi Amerika, gangguan pedofilia cuma berlaku jika seseorang memiliki hasrat seksual terhadap anak-anak dan menjalaninya,” kata Ponseti.

“Tapi jika sesorang cuma memiliki hasrat belaka tanpa lantas menjadi pelaku, kita bisa menyebutnya sebagai orientasi seksual.”

  1. Pria Pedofil dan Pria Sehat

Temuan tersebut kini dipublikasikan oleh Ponseti dan timnya di jurnal limiah”Biology Letters” milik Royal Society, Inggris. Studi itu juga mengungkap perbedaan wajah antara pedofil dan pria sehat. “Otak manusia memiliki mekanisme yang bisa membedakan usia seseorang pada wajahnya dan mengaktivkan berbagai model prilaku,” kata Ponseti.

Tiga tahum silam ilmuwan sejatinya sudah membuat studi serupa di Pusat Neurologi Universitas Kiel. Di sana mereka mempelajari gambar wajah proband yang terangsang secara seksual. Data yag dikumpulkan juga memuat citra wilayah otak yang aktif ketika empunya merasakan rangsangan seksual.

“Di wilayah korteks otak besar, terjadi analisa visual jika seorang pria hetero melihat perempuan yang berusia sama. Area yang sama juga akan aktif jika pelaku pedofilia melihat anak-anak yang sedang telanjang,” imbuhnya.

Kendati begitu Ponseti enggan menyebut hasil studinya sudah sempurna. “Kalau kami bisa mempelajari darah dan menjalankan analisa Neurotransmitter dan Genetika, mungkin hasilnya akan lebih lengkap,” ujarnya. Karena cuma mengandalkan data MRT, ilmuwan cuma bisa mengenali pria pedofil, tapi tidak mengungkap sebab di balik prilaku tersebut.

 

  1. Sanksi pelaku pedofilia menurut ketentuan Undang-undang Positif.
  2. Sanksi bagi pedofilia menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292)

  1. Sanksi bagi pedofilia menurut UU NO. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU no.23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

Menurut pasal 81 dan 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal sebesar Rp 60 juta dan maksimal sebesar Rp 300 juta. Berikut isi pasal UU dan KUHP tersebut : UU No.23 tahun 2002 Pasal 81 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

 

Sanksi Bagi Pemegang Anggota Tubuh Anak Perempuan

Orang yang memegang bokong seorang anak dengan maksud untuk melakukan perbuatan cabul dapat dihukum pidana berdasarkan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak 2014”) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengenai seseorang yang memegang bokong anak, pada dasarnya perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU Perlindungan Anak 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb (hal. 212).

Oleh karena itu, jika seseorang memegang bokong anak dengan maksud memang untuk melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak,maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014.

Putusan Mahkamah AgungNo. 442 K/Pid.Sus/2008 (putusan ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak – “UU Perlindungan Anak), terdakwa meraba bokong anak berumur 14 tahun yang menjaga warung, tempat terdakwa membeli rokok. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Dalam perkara ini Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Memang pasal yang digunakan tidak sama karena UU Perlindungan Anak telah diganti dengan UU Perlindungan Anak 2014. Tetapi pada dasarnya pengaturan tindak pidana dalam Pasal 82 UU Perlindungan anak serupa dengan ketentuan dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Pasal 82 UU Perlindungan Anak:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

 

  1. Sanksi bagi pedofilia menurt Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016

 

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Perlindungan Anak, Rabu, 25 Mei 2016. Salah satu isi perpu tersebut mengatur hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Lalu, siapa yang bisa dikebiri?

Namun, apabila mengacu pada salinan perpu yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo, mereka yang akan dikebiri itu sudah disebut pada Pasal 81 Perpu UU Perlindungan Anak. Tepatnya, pada Pasal 81 ayat 3-7. Pasal 81 ayat 7 secara teknis mengatur bahwa mereka yang akan dihukum kebiri adalah mereka yang disinggung pada Pasal 81 ayat 3, 4, dan 5. Adapun mereka adalah pendidik anak, pengasuh anak, aparat perlindungan anak, anggota keluarga, dan masyarakat sipil yang melakukan pelecehan seksual secara bersama-sama atau gang rape.

Nah, mereka yang telah disebut itu tidak serta-merta langsung dikebiri begitu ketahuan melakukan kejahatan seksual. Ada “syarat” khusus yang harus dipenuhi. Pertama, mereka sudah melakukan kejahatan seksual pada anak secara berulang sebagaimana diatur pada ayat 4. Kedua, pelaku menyebabkan korban terluka berat, sakit jiwa, terkena penyakit menular, terganggu alat reproduksinya, atau meninggal, sebagaimana diatur ayat 5.

Jika syarat-syarat itu terpenuhi, barulah pelaku yang terdiri atas tenaga pendidik, anggota keluarga, dan lain-lain tersebut boleh dikebiri. “Terhadap pelaku, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5, dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik,” sebagaimana dikutip dari perpu yang sudah disahkan Presiden Jokowi.

Inti Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan yang dilakukan dalam Perppu ini adalah pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:

  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
  1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  2. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
  3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
  4. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  5. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
  6. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  7. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

  1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
  2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
  3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
  4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
  7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

  1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
  2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Perpu yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 Mei 2016 itu. (ES)

 

Daftar Pustaka

(https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101121231936AAfap5D)

http://www.dw.com/id/darimana-hasrat-seksual-pedofil-berasal/a-17651137

http://www.kompasiana.com/triacahyapuspita/hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak_54f7964da33311c9708b483e

http://misterrakib.blogspot.co.id/2015/04/undang-undang-nomor-35-tahun-2014.html

KUHP…………………….

UU No. 35 Tahun 2014…………

Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri